Pelantikan Pejabat oleh Plt Bupati Bermasalah

| More
17 April 2018
plt.jpg
Pelantikan sejumlah pejabat yang dilakukan oleh Plt Bupati Nganjuk jelang 3 hari masa pensiun menyisakan sejumlah persoalan. Pelantikan Sekda dinilai cacat hukum dan terkesan dipaksakan, sebab pelantikan tidak ada rekom dari Gubernur Jawa Timur.

Pelantikan sejumlah pejabat di Nganjuk, yang dilakukan oleh Plt Bupati Nganjuk, Abdul Wahid Badrus, menimbulkan sejumlah persoalan baru. Menurut pengamat hukum dari Universitas Semarang, Wahyu Djatmiko, pelantikan itu terkesan dipaksakan, sebab dilakukan selang tiga hari masa habis jabatan Plt Bupati.

Di samping itu juga pelantikan Sekda Nganjuk, Agus Subagyo, dinilai cacat hukum karena pelantikan Sekda tidak mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur.

Di samping itu, umur dari Sekda tidak mencukupi dan Agus Subagyo juga belum mengikuti pelatihan kepemimpinan yang kedua bagi pejabat eselon dua, serta tidak pernah menjabat sebagai kepala dinas selama dua kali jabatan.

Ironisnya, dari tiga calon sekda, yang dijukan ke Gubernur Jatim semua ya tidak diberikan rekom, namun Pemerintah Nganjuk membawa satu nama calon sekda untuk dimintakan rekom kepada Kemendagri.

"Meski tak memenuhi syarat sebagai Sekda, namun tetap dilantik. Hal itu menyisakan pernyataan besar dan terindikasi adanya keterpihakan, dan kepentingan," ungkap Wahyu Djatmiko, pengamat hukum.

Sementara, menurut Kabag Humas Pemkab Nganjuk, Agus Iryanto, pelantikan itu dilakukan sudah prosedural, dengan meminta persetujuan Gubernur dan Kemendagri.

Bila nanti ditemukan adanya cacat hukum dalam pelantikan tersebut, diharapkan ada anulir atau penggagalan dalam pelantikan tersebut, dan dikembalikan pada posisi semula.(Achmad Syarwani-Pojokpitu.com/jko)