Sobatku bertanya, “apa kau percaya rekrutmen CPNS Kota Kediri 2010 bersih dan transparan?” Saya  langsung menjawab “ya”. “Kenapa ?”, lanjut dia. “Karena melalui media Walikota Kediri Samsul Ashar  menegaskan tidak ada permainan di dalamnya”, jawabku. “Kok begitu mudah kamu percaya?” kejar dia. Saya sengaja tidak menjawabnya dan segera bergegas pergi.

Cercaan pertanyaan sobat saya menggambarkan mosi tidak percaya pada kepemimpinan walikota Samsul Ashar. Paling tidak karena pengalaman rekruitmen CPNS tahun 2009 lalu yang amburadul. Tetapi berangkat dari sikap khusnudhon, saya berusaha percaya. Apalagi saya tidak mempunyai cukup alasan untuk berburuk sangka pada walikota. Selain itu, jika walikota bohong, itu urusan dia dengan tuhan, bukan urusan saya.

Saya salut walikota sudah menjanjikan rekruitmen CPNS 2010 bersih dan transparan meski janji beliau tanpa jaminan. Beliau juga blak-blakan jika dalam rekruitmen CPNS 2009 lalu banyak intervensi dari oknum yang digambarkan sebagai orang orang besar. Mereka adalah tokoh  di balik layar meski sebagian masih bercokol di birokrasi.

Tidak akan meleset jauh jika saya menduga orang orang besar itu adalah mereka yang menjadi tangga pengantar walikota Samsul Ashar sebagai orang nomor wahid di Kota Kediri. Dan menjadi sebuah keniscayaan jika mereka tetap ingin berperan kalau tidak mau dikatakan turut campur dalam mengatur kendali kebijakan.

Pada dasarnya kepentingan manusia itu ada tiga, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan kepentingan umum. Omong kosong jika mereka sebagai aktor di luar birokrasi menekan walikota untuk kepentingan umum. Pasti untuk kepentingan pribadi atau paling tidak untuk kepentingan golongannya karena memang itu tujuan awal. Bisa dapat proyek, makelaran jabatan, dapat ini, dapat itu atau menduduki posisi tertentu. Mereka juga tidak rela seandainya walikota KKN, kecuali jika mereka dilibatkan. KKN harus koordinasi dengan mereka, harus dalam jaringan mereka dan salah satunya dalam rekruitmen CPNS.

Yang namanya politisi itu ada dua, kalau tidak perampok ya pengemis. Jika dekat dengan penguasa merampok, minta jatah, minta proyek bahkan kalau bisa setiap kali jabat tangan dengan penguasa harus ada yang didapat. Tetapi jika tidak punya bargaining power apa apa dan jauh dengan penguasa ya mengemis. Tentu mengemisnya tidak seperti di pinggir jalan. Tetapi mengemis dengan mengalihkan dukungan, ganti komitmen, pindah koalisi dengan alasan dinamika demokrasi.

Walikota memang kesulitan menangkal intervensi mereka. Bukan karena tidak berani mengambil keputusan, tetapi karena walikota belum mempunyai cukup kemampuan untuk mendiagnosa penyakit politik sebagaimana dia sebagai dokter bisa mendiagnosa penyakit fisik.

Pelaksanaan rekruitmen CPNS 2010 menjadi taruhan kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan walikota. Untuk itu walikota tidak bisa tidak  harus teguh dalam ucapannya. Menjalankan proses rekruitmen tetap berada dalam koridor  yang semestinya.(Hadi Kusuma)