Ombudsman : Ada Enam Maladministrasi Pelayanan Publik Pekerja Migran

| More
14 August 2019
00311.jpg
Radio ANDIKA - Anggota Ombudsman RI NINIK RAHAYU menyebutkan, dari hasil investigasi Ombudsman RI pada tahun 2017 dan 2018, terdapat enam bentuk indikasi maladministrasi dari pelayanan publik terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

Enam indikasi maladministrasi tersebut, antara lain berupa penyimpangan prosedur, adanya bagian tidak kompeten dalam penyelenggara, permintaan imbalan, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku tidak patut.

Menurut NINIK, pelayanan publik yang berindikasi maladministrasi tersebut mengakibatkan terjadinya kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia juga menyebutkan, penegakan hukum untuk mengatasi persoalan dan penyimpangan juga masih lemah. (ant-art)