Ketua KPK: Gerakan Antikorupsi Dalam Kondisi Mengkhawatirkan

| More
12 September 2019
042.jpg
Radio ANDIKA - Ketua KPK AGUS RAHARDJO menyatakan bahwa gerakan antikorupsi dalam kondisi yang mengkhawatirkan dengan mulusnya rencana revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rapat paripurna DPR pada 3 September 2019 menyetujui usulan revisi UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR yaitu usulan Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Presiden lalu menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU tersebut pada 11 September 2019 meski ia punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.

AGUS berharap agar seharusnya revisi yang dilakukan lebih dulu adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lalu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut AGUS, setelah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru membahas revisi UU KPK.

Pimpinan KPK sebelumnya sudah menyatakan menolak revisi UU KPK tersebut. Menurut Ketua KPK AGUS RAHARDJO, KPK berada di ujung tanduk bila rancangan tersebut jadi disahkan sebagai UU. (antara-art)