Penetapan UMK 2014 di Jatim Terancam Deadlock

| More
08 October 2013
UMKJATIM.jpg

ANDIKAFM KEDIRI - Terbitnya instruksi presiden (inpres) nomor 19 tahun 2014 berpotensi menjadi masalah dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 di Jatim.
 

 


Pasalnya, dalam Inpres tentang kebijakan penetapan upah minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan pekerja itu ternyata upah minimum provinsi (UMP) harus ditetapkan lebih dulu daripada UMK.
 
Selama ini , UMK diajukan masing-masing kabupaten/kota ke Dewan Pengupahan Jatim. Setelah itu baru ditetapkan oleh Gubernur. "Selama ini mekanisme penetapan UMK atas usulan kabupaten/kota. Tapi dalam aturan yang baru, malah sebaliknya," kata Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jatim Edy Purwinarto, Selasa (8/10/2013).
 
Maka dengan adanya perubahan ini, menurut dia, pihaknya mengalami kesulitan. Sebab, tidak mungkin menetapkan UMP tanpa mendapatkan masukan dari kabupaten/kota se-Jatim.
 
"Makanya kami akan melakukan koordinasi dengan Dewan Pengupahan Jatim untuk membahas ini. Tujuannya agar tidak terjadi polemik di kemudian hari. Apalagi dalam inpres itu tidak dijelaskan secara gamblang soal tata cara penetapan UMP. Dan kalau UMP ditetapkan, apakah UMK 2014 Jatim nanti akan mengacu pada UMP atau tidak?" ujar Edy yang juga sebagai Asisten III Bidang Kesra Sekdaprov Jatim ini.
 
Dia menambahkan penetapan UMP di Jatim tidak mudah karena terdiri dari 38 kabupaten/kota, sehingga antar daerah upah minimunnya tak sama. Dan untuk Jakarta, UMP bisa dilaksanakan karena di sana tidak ada kabupaten/kota, sehingga UMP bisa ditentukan untuk jadi rujukan.
 
Terkait adaya kekhawitaran para buruh terkait adanya batas maksimal kenaikan UMK, Edy mengatakan tidak ada masalah. Pasalnya, pihaknya belum menemukan adanya ketentuan tersebut dalam inpres itu.
 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengupahan Jatim dalam menentukan besaran UMK tahun 2014. "Apindo tidak boleh menyikapi lebih awal. Biarkan dewan pengupahan yang bekerja, karena di dewan pengupahan itu sudah ada tiga unsur yakni ada unsur dari pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Biarkan nantinya fakta berbicara di lapangan," tutur Pengurus Bidang Advokasi Perundang-undangan Apindo Jatim Atmari.
 
Dia menjelaskan, dalam menentukan besaran UMK, tentunya tidak bisa ditentukan dengan satu kelompok saja, baik dari kelompok pemerintah, serikat buruh maupun pengusaha. Tentunya, hal itu ada aturan yang harus dipatuhi semua komponen terkait, sehingga akan menciptakan terjadi kesepakatan pada tiga unsur tersebut. "Upah Minimum itu, bukan upah yang bisa dirundingkan ataupun upah yang bisa disepakati. Akan tetapi upah yang ditentukan oleh sebuah aturan maka dari itu ikuti saja aturan seperti itu," pungkasnya.
 
Untuk diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dilakukan secara serentak di seluruh provinsi setiap 1 November. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja.
 
Dalam penetapan upah  minimum, berdasarkan inpres, harus berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan upah minimum dibedakan antara industri padat karya tertentu dengan industri lainnya. Dan UMK dan UMP ditetapkan secara bipartrit antara pemberi kerja dan pekerja dalam perusahaan masing-masing. (beritajatim.com)

Radio Online

Live Streaming :
Radio 1
Radio 2
Radio 3

Acara Hari Ini

 

05:30 Dzikir Pagi
05:30 Indonesia Gemilang
08:00 Citra Andika 
11:00 Indonesia Gemilang

13:00 Simpang Siur
15:00 
Indonesia Gemilang

18:00 Ekspresi Musik Indonsia

21:00  Wayang Kulit Semalan Suntuk

 

 


SMS XL (real size)