Berita- Info ANDIKA

23 June 2017
Jokowi Minta Penggiat Medsos Sebarkan Optimisme Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu para penggiat media sosial dalam acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/6). Dalam kesempatan ini, Jokowi mengajak para pemuda Indonesia mendukung pemerintah dalam membangkitkan semangat optimisme masyarakat. 

"Jangan sampai kita terjebak kepada hal-hal yang negatif, yang membawa kita pada pesimisme," kata Jokowi. 

Jokowi meyakini optimisme generasi muda dapat membawa para pemuda Indonesia memenangkan berbagai persaingan di masa mendatang. Apalagi potensi dan kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki bangsa Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan negara lain.

"Melihat sumber daya manusia anak-anak muda kita, saya itu sangat optimis sekali bahwa kita bisa memenangkan kompetisi, pertarungan, persaingan yang ada," ujarnya. 

Lebih lanjut, Presiden Joko menyampaikan bahwa para penggiat memiliki potensi untuk memberikan pengaruh positif di media sosial. Apalagi sekarang ini media sosial juga menjadi salah satu acuan media arus utama dalam membangun opini publik.

"Saya tahu bahwa saudara-saudara adalah kekuatan dan potensi untuk memberikan sebuah wawasan tentang ke depan. Saudara-saudara banyak mempengaruhi di media sosial," kata Presiden. 

Jokowi pun mencontohkan, adanya trending topic terkait ulang tahunnya yang ke-56 kemarin. Melalui media sosial, Presiden pun menerima banjir ucapan selamat. 

"Kita juga tahu bahwa hal yang trending topic di media sosial pasti media mainstream langsung mengikuti. Begitu trending topic ulang tahunnya Jokowi, langsung tv keluar semua," kata Jokowi. 

Oleh sebab itu, Presiden berharap para penggiat medsos berani keluar dari peperangan negatif yang sekarang ini marak terjadi di media sosial. Para penggiat media sosial diharapkan dapat menyebarkan semangat optimisme dan kompetisi para pemuda Indonesia lewat media sosial.

"Semangat optimisme, semangat untuk membangkitkan, semangat kompetisi kita ini betul-betul ada," ucap Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberikan tiga pertanyaan kuis berhadiah sepeda.(republika-ink)

23 June 2017
Tangkal Terorisme, Menlu Retno Hadiri Pertemuan Trilateral Filipina, Indonesia, Malaysia sepakat untuk bekerjasama demi menangkal pergerakan hingga pendanaan terorisme di sepanjang perbatasan ketiga negara. Kesepakatan ini dinyatakan di pertemuan trilateral yang dihadiri Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi di Manila, Filipina.

"Permasalahan keamanan di sub-kawasan merupakan tanggung jawab bersama,” tutur Menlu Retno di pertemuan Trilateral bersama Menlu Filipina dan Menlu Malaysia, sebagaimana dilansir dari rilis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Okezone, Jumat (23/6/2017).
 
Pertemuan yang dicetuskan oleh Indonesia tersebut bertujuan untuk membahas perkembangan situasi pasca-gempuran kelompok teroris di Marawi serta untuk menyepakati upaya kolektif ketiga negara dalam menanggulangi terorisme di kawasan.

Dalam pertemuan tersebut para Menlu didampingi oleh panglima angkatan bersenjata, kepala kepolisian serta kepala lembaga penanggulangan terorisme dari masing-masing negara. Ikut serta bersama Menlu Retno adalah Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, Kepala Kepolisian RI, Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi Alius.

Pertemuan ini diadakan setelah Presiden Joko Widodo dan Presiden Rodrigo Duterte mengadakan dialog melalui sambungan telefon pada Rabu 21 Juni 2017. Kedua kepala negara juga menegaskan kembali untuk mengintensifkan kerjasama dalam memerangi terorisme serta ekstremisme.

Inquirer mewartakan, juru bicara Kepresidenan Filipina, Ernesto Abella menyampaikan bahwa sambungan telefon tersebut ‘produktif dan bermanfaat’. Abella menambahkan, Presiden Jokowi menyatakan komitmen Indonesia untuk memerang terorisme serta membantu mengembalikan situasi damai ke Mindanao.(okezone-ink)

23 June 2017
PSG Siap Pecahkan Rekor Transfer Dunia Demi Dapatkan Kylian Mbappe Raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG), tampaknya tidak main-main untuk bisa membajak wonderkid klub rival mereka, yakni Kylian Mbappe. Demi mendapatkan penyerang muda sensasional Prancis tersebut, PSG siap memecahkan rekor transfer dunia dengan menggelontorkan dana tak kurang dari 135 juta euro! Kabar ini dihembuskan Goal Intl.

Mbappe yang baru berusia 18 tahun, mencuri perhatian di musim 2016-2017 di mana ia sukses mencetak 26 gol dari total 44 penampilan untuk Monaco di semua kompetisi. Mbappe pun sukses membawa Monaco menjuarai Ligue 1 Prancis dan menembus semifinal Liga Champions.

Penampilan impresif ini pun membuat klub-klub top Eropa macam Real Madrid, Arsenal, dan PSG disebut-sebut tertarik menggaet Mbappe di jendela transfer musim panas ini.

Mbappe sendiri baru-baru ini disebut telah mengakui kalau dirinya hanya ingin meninggalkan Monaco untuk Madrid. Namun, PSG diyakini tidak akan menyerah dan siap melepaskan tawaran menggiurkan demi memenangkan persaingan dengan Madrid dan juga Arsenal.(okezone-ink)

23 June 2017
Puji KPK, Mendagri Pertanyakan Fungsi Kejaksaan dan Polri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak bisa menutupi kekecewaannya atas penangkapan Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari.

Namun, dia juga mengapresiasi langkah KPK yang masih rajin melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Langkah lembaga antirasuah menurutnya, harus dilihat sebagai shock theraphy bagi pejabat daerah maupun pusat.
Bicara pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN), mantan sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan ini mengaku sudah melakukannya lebih dari cukup.

Mulai pelibatan BPK, KPK maupun perbaikan sistem penggunaan anggaran.
"Ternyata aparatus sipil pusat dan daerah tidak megenal jabatan. Setingkat irjen eselon I sampai DPRD, SKPD, ini terlibat (korupsi). Memang memprihatinkan dan menyedihkan," ujar Tjahjo di kompleks Istana Negara, Kamis (22/6).

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah memerintahkan penguatan inspektorat di semua tingkatan.
Termasuk meminta Kejaksaan Agung dan Polri untuk bekerja giat menindak penyimpangan di pemda.
Nyatanya, KPK masih terlibat dalam urusan hukum tersebut. Mulai dari dugaan suap Rp 10 juta, jual beli jabatan, maupun pengadan barang.

"Masa sih urusan lima juta harus KPK, jual beli jabatan. Apa fungsi inspektorat daerah? Termasuk apa fungsi kejaksaan dan kepolisian? Dengan indikasi KPK masuk berarti kan ngga jalan," tegasnya.

Karenanya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kata mantan politikus Senayan itu, diperlukan revolusi mental dan hal tersebut tidak bisa dalam waktu singkat.
"Semua berpulang ke kita (pribadi masing-masing-red)," tukas Tjahjo.(jpnn-ink)

23 June 2017
Pemboikotan Anggaran KPK dan Polri bukan Sikap Pansus Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi tidak menyikapi serius wacana pemboikotan anggaran lembaga antirasuah dan Polri, yang dilontarkan Muhammad Misbakhun.

Misbakhun yang merupakan anggota Pansus Angket KPK, menyampaikan ide itu sebagai respons atas sikap Agus Raharjo cs dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang tidak mendukung upaya DPR menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu Miryam S Haryani.

Taufiq menyatakan wacana pemboikotan anggaran KPK dan Polri merupakan pernyataan personal Misbakhun, bukan sikap institusi. Apalagi, soal anggaran kedua lembaga tersebut merupakan kewenangan Komisi III DPR sebagai mitra kerja.

"Kan sudah saya bilang kalau itu pandangan pribadi bukan institusi. Pak Misbakhun kan bukan komisi tiga," ujar Taufiq di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (22/6).

Selain itu, wacana untuk tidak membahas anggaran KPK dan Polri tersebut menurutnya tidak pernah mengemuka di dalam rapat pansus.

Politikus Nasdem ini menambahkan, saat ini pansus sedang membahas rencana Polri mengutus Wakapolri Komjen Syafruddin memenuhi undangan DPR usai Lebaran mendatang.(jpnn-ink)

23 June 2017
Yusril Tak Ingin Ikut Mencampuri Perseteruan antara KPK, Polri dan DPR Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tidak ingin ikut campur dalam perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan DPR. Perseteruan sebelumnya mengemuka setelah Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK mengancam akan membekukan anggaran lembaga antirasuah tersebut, jika tetap menolak menghadiri panggilan pansus. Ancaman yang sama juga ditujukan terhadap kepolisian jika menolak menjemput paksa pimpinan KPK.

"Saya tidak mau terlibat dalam perseteruan antara DPR dengan Polri. Tapi kalau diminta saya akan ajari. Caranya begini begini, jadi silakan saja mereka yang maju. Kalau KPK mengatakan tidak sah silakan lawan ke pengadilan," ujar Yusril di Jakarta, Kamis (22/6).

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) ini kemudian mencontohkan langkah yang ditempuhnya beberapa waktu lalu. Ketika itu Jaksa Agung menyatakan Yusril dicekal untuk bepergian ke luar negeri setelah diduga terkait sebuah perkara.

"Nah karena saya menganggap pencekalan itu tidak sah, saya lawan di pengadilan dan Jaksa Agung kalah," ucapnya.

girSaat ditanya pendapatnya, apakah DPR dapat membekukan anggaranKPK dan Polri jika menolak permintaan Pansus, Yusril menduga pandangan tersebut baru merupakan pendapat pribadi dari beberapa anggota dewan. Belum merupakan pandangan resmi DPR.

"Saya kira belum, masih ngomong-ngomong saja itu. Tapi saya belum tahu seperti apa persoalan sebenarnya, karena mekanismenya seperti apa kan belum tahu. Saya pikir pansus jalan terus saja," katanya.

Sementara itu saat ditanya kesiapannya menghadiri panggilan Pansus jika diundang untuk memberikan pandangan, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengaku siap hadir.

"Ya silakan saja, jadi tentang hak angket itu kan (diatur,red) dalam Undang-Undang Nomor 6/1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR. Jadi orang itu bisa disandera jika tidak mau datang, jadi bukan hanya diatur di UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," pungkas Yusril.(jpnn-ink)

22 June 2017
Beckham: Kembalilah Ke Man United, Ronaldo! Kabar mengenai bakal pulangnya Cristiano Ronaldo ke Manchester United memang berhembus kencang dalam beberapa waktu terakhir. Terlebih dengan kasus pengelapan pajak yang saat ini tengah dialami oleh Ronaldo.

Kapten Timnas Portugal tersebut diduga telah melakukan pengelapan pajak sebesar 15 juta euro atau sekira Rp220 miliar. Situasi tersebut membuat Ronaldo semakin tidak nyaman dengan kehidupannya di Madrid, dan berniat untuk hengkang pada musim panas 2017.

Mengetahui kondisi tersebut membuat salah satu mantan pemain Man United, yakni David Beckham, memberikan komentarnya. Pria berusia 42 tahun tersebut pun berharap Ronaldo bisa memanfaatkan kesemaptannya pulang ke Man United. Yang mana hal yang tak dimiliki oleh Bechkam.

“Saya pasti melakukan itu (kembali ke Man United), jika saya mendapatkan kesempatan. Namun sayangnya kesempatan tersebut tidak pernah datang kepada saya,” ucap Beckham, seperti dikutip dari Give Me Sport, Kamis (22/6/2017).

“Saya sendiri tidak pernah menyarankan kepada pemain manapun untuk kembali ke Man United. Akan tetapi apabila dia (Ronaldo) memutuskan untuk meninggalkan Madrid, maka satu-satunya tempat yang harusnya ia datangi adalah Man United,” sambungnya.

“Terlebih Cristiano masih memiliki cinta yang sangat besar dari para penggemar Man United hingga saat ini. Selain itu setiap Anda bertanya mengenai kehebatan Cristiano, maka Anda akan menemui satu jawaban, yaitu ia pemain paling berbakat di dunia,” tutupnya.(okezone-ink)
 

22 June 2017
Awasi Mudik TKI Illegal Saat Lebaran! Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah melakukan pengawasan lebih baik terhadap tenaga kerja Indonesia yang hendak mudik Lebaran melalui jalur ilegal.

Menjelang Lebaran seperti ini, diperkiran akan banyak mobilitas TKI yang hendak berlebaran di tanah air.
"Pengawasan ini terutama dilakukan di daerah-daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga," kata Saleh kepada JPNN.com.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendesak pemerintah memastikan arus mudik TKI ilegal tidak sampai menelan korban.

Apalagi, cuaca saat ini sedang tidak menentu.
"Kita tidak mau ada korban akibat kapal-kapal pengangkut TKI yang tidak layak seperti yang terjadi beberapa bulan yang lalu," ujarnya.

Dia mengatakan, musim mudik Lebaran ini semestinya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memfasilitasi kepulangan TKI ilegal ke Indonesia.

Sejalan dengan itu, momen ini bisa dimanfaatkan juga untuk mengurus bagaimana agar TKI bisa mendapatkan legalitasnya sebagai pekerja.

Menurut Saleh, di Malaysia saja jumlah warga negara Indonesia yang bekerja tidak sesuai prosedur jauh lebih banyak dari yang legal. 

Harus ada upaya sistematis dan terus menerus untuk mengurus TKI di sana.
"Pemerintah tidak boleh membiarkan hal seperti ini berjalan terus-menerus," tegasnya.

Dia mengusulkan pemerintah agar "menjemput bola" ke daerah-daerah yang sering dilalui TKI secara ilegal.
Jalur-jalur tikus diawasi dengan benar. Jika ada yang ilegal, diurus agar menjadi legal atau dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.

"Kalau perlu, pemerintah membuka posko-posko di mana diduga banyak TKI yang tidak memiliki dokumen resmi. Polanya harus jemput bola," pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara (Sumut) II itu.(jpnn-ink)

22 June 2017
Inpres Belum Keluar, Kinerja Inapgoc Terganggu Panitia Penyelenggara Asian Paragames 2018 (Inapgoc) terkendala belum keluarnya Instruksi Presiden (Inpres).
Padahal, Inpres tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum bagi Inapgocdalam mempersiapkan berbagai hal.

Masalah Inpres ini patut mendapat perhatian. Apalagi, waktu yang dimilikiInapgoc untuk mempersiapkan multievent tersebut tinggal sedikit.

Asian Paragames 2018 yang mempertandingkan 17 cabang olahraga akan digelar pada Oktober mendatang.
"Inpres untuk Inapgoc sangat penting dalam mempersiapkan Asian Paragames 2018. Saat ini, kami lagi usulkan," kata Presiden Inapgoc Raja Sapta Oktohari.

Selain masalah Inpres, Inapgoc juga terkendala belum adanya kantor.
"Sampai saat ini kami belum ada kantor yang bisa menunjang kinerja seluruh personil Inapgoc. Ini yang akan dikejar dulu karena susah kerja kalau masih sporadis," imbuhnya.

Meski ada kendala, Okto berharap tidak menjadi hambatan dalam mempersiapkan Asian Paragames 2018.
"Bagaimanapun juga acaranya kan tidak bisa ditunda lagi. Makanya, kendala itu jangan jadi hambatan," katanya.
Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, Okto secara intens terus mengingatkan pihak-pihak terkait.

"Saya sering membicarakannya saat bertemu beberapa menteri terkait dalam acara buka puasa bersama. Karena kalau mengikuti formalitas maka administrasinya bakal panjang," tuturnya.

Menurut Okto, sejauh ini progres yang dicapai Inapgoc cukup positif. Apalagi, komunikasi kepada seluruh stake holder terus dijalin tentang pentingnya Inapgoc dan pelaksanaan Asian Paragames 2018.

Sekarang semua sedang berjibaku mempersiapkan semua kebutuhan Asian Paragames," jelas Okto.

Progres positif juga terjadi dalam hal anggaran. Berkat komunikasi yang baik dengan seluruh stake holder terutama dengan Kemenpora, Kementerian Keuangan dan DPR RI, Inapgoc mendapat tambahan anggaran untuk 2017. Dari semula Rp 20 miliar menjadi Rp 86 miliar.

Selain itu, dipastikan pada 2018 INAPGOC kembali akan mendapat kucuran dana sebesar Rp 800 miliar lebih.
"Dana dari pemerintah itu tentu masih kurang. Kami akan harus berkomunikasi lagi. Harus kasak-kusuk lagi cari anggaran," ujarnya.(jpnn-ink)

22 June 2017
Asik… PNS Golongan Rendah Bisa Mudik Pakai Kendaraan Dinas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membebaskan pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk mengambil kebijakan bagi PNS golongan rendah (I dan II) yang akan mudik.
Apakah memfasilitasi PNS golongan rendah dengan kendaraan dinas atau kebijakan lainnya.

"Sebenarnya kalau sesuai PermenPAN-RB 87/2005, tidak boleh menggunakan kendaraan dinas. Namun, Pak Menteri melihat PNS gol I dan II, sehingga dibutuhkan diskresi dari PPK," kata‎ Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rabu (21/6).

PNS golongan rendah, lanjutnya, biasanya memilih mudik dengan sepeda motor. Ini sangat membahayakan keselamatan PNS bersangkutan sehingga butuh diskresi PPK. Apakah memberikan kesempatan PNS untuk ramai-ramai mudik dengan bus kantor atau lainnya.

"Pak Menteri melihat, perusahaan swasta saja memfasilitasi karyawannya mudik. Apa salahnya instansi memfasilitasi PNS golongan rendah. Namun, Pak Menteri menyerahkan tanggung jawab kepada masing-masing pimpinan instansi," bebernya.

Saat ini, menurut Rini, KemenPAN-RB tengah menggodok Permen baru soal penggunaan kendaraan dinas. Ini karena PermenPAN-RB 87/2005 hanya melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik bagi PNS. Sedangkan dalam kondisi khusus seperti PNS golongan rendah tidak diatur.(jpnn-ink)
 

Page 1 of 747      1 2 3 >  Last ›