Berita- Info ANDIKA

10 August 2017
Angin-Anginan Di Musim Lalu, Wenger Akui Telah Melupakannya Klub asal London Utara, Arsenal, merupakan tim pertama yang akan melakoni pertandingan di pekan pertama Liga Inggris 2017-2018. The Gunners –julukan Arsenal– akan menjamu jawara Liga Inggris 2015-2016, Leicester City, di Emirates Stadium, Sabtu 12 Agustus 2017 dini hari WIB.

Hadapi jawara Liga Inggris 2015-2016, juru taktik Arsenal, Arsene Wenger, yakin bisa meraih poin penuh. Tentu harapan pelatih asal Prancis itu juga bisa menyelesaikan kompetisi di posisi yang lebih baik dibandingkan musim lalu.

Pada musim 2016-2017, Meriam London hanya finis di urutan lima dengan koleksi 75 poin dan berhak bermain di Liga Eropa. Dengan hasil tersebut sempat beredar kabar bahwa Wenger akan segera didepak dari kursi kepelatihan.

Ditambah dengan penampilan inkonsisten Arsenal di beberapa musim ke belakang. Bahkan kabar Wenger digantikan sempat santer terdengar setelah manajemen klub memperpanjang kontraknya hingga akhir musim 2017-2018.

Meski demikian, pria yang telah berusia 67 tahun itu telah membuang semua masalah yang pernah dihadapinya musim lalu. Saat ini, Wenger telah yakin untuk bisa menghadirkan prestasi yang lebih baik lagi.

“Ya, saya sudah melupakan musim lalu. Anda memang harus menerima keputusan publik setelah melihat apa yang Anda lakukan. Tapi musim ini sangat ideal karena saya masih memiliki pemain yang lama. Tentu saya yakin bisa menghadirkan permainan yang lebih baik,” ujar Wenger, mengutip dari laman resmi Arsenal, Kamis (10/8/2017).(okezone-ink)
 

10 August 2017
Ketua KPK Siap Dampingi Novel Baswedan saat Diperiksa Polisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan sudah tahu bahwa Polri akan meminta keterangan Novel Baswedan di Singapura dalam waktu dekat ini. Menurut Agus, pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan KPK.

"Kalau diperlukan, saya akan dampingi," kata Agus di Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2017. Namun, ia belum tahu kepastian jadwal permintaan keterangan terhadap penyidik KPK yang menjadi korban penyiraman air keras pada April lalu itu. "Belum tahu kapan. Tapi kayaknya sudah ada (jadwalnya)."


Novel disiram air keras oleh dua pengendara motor usai salat subuh di masjid dekat kediamannya pada 11 April lalu. Mata Novel mengalami kerusakan sehingga dia harus dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura. Kini, Novel masih menunggu keputusan dokter mengenai operasi besar mata kirinya.(tempo-ink)



10 August 2017
Wakapolri: Alhamdulillah Polisi Semakin Dipercaya Menjelang hari Kemerdekaan RI ke-72  Polri menyampaikan pesan kepada masyarakat. Menurut Polri, kepercayaan masyarakat adalah semangatnya dalam bertugas.

"Dalam rangka menyongsong hari kemerdekaan ke-72,  17 Agustus 2017 saya ingin menyatakan ucapan terima kasih karena kepercayaan publik kepada Polri Alhamdulillah semakin meningkat dan Polri semakin dipercaya," ujar Wakapolri Komjen Syafruddin di PTIK, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (9/8).

Kepercayaan masyarakat ini menurutnya sebagai bentuk apresiasi dan semangat untuk polri bisa menjadi lebih baik lagi. Terutama dalam membantu memberikan Perlidungan dan pengayoman kepada masyarakat. "Mudah-mudahan ini menjadi acuan bagi kita semua," terangnya.

Kemudian Syafruddin juga sampaikan pesan kepada seluruh anggotanya. Bahwa 432 ribu anggota Polri seluruh Indonesia untuk lebih meningkatkan lagi dalam memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan yang terbaik pada masyarakat.  "Karena Polri tidak ada apa-apanya jika tidak dipercayai publik," ungkapnya.(republika-ink)

10 August 2017
Fadli Zon: Jangan seperti Menantang Partai Politik Lain dan Umat Islam Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat belum juga menyampaikan permintaan maaf atas kalimat di pidatonya yang membuat berang para politisi dari empat partai. Bahkan Partai Nasdem justru membela kadernya tersebut.

Sikap yang terkesan arogan inipun disayangkan oleh sejumlah elit dari Gerindra dan PAN.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, pembelaan terhadap Viktor itu telah menunjukkan bahwa Partai NasDem tidak dewasa dalam berpolitik.

"Kalau merasa salah minta maaf dong, jangan lempar batu sembunyi tangan kemudian seperti menantang partai politik lain dan umat Islam. Itu yang saya tangkap dari pidato nya," ketus Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/8).
Oleh sebab itu, Fadli mendesak Viktor untuk mengucapkan maaf secara terbuka atas ucapannya.

"Ya harus dong. Dia salah kok, kalau mau salahnya di mana kita bisa berdebat tunjukkan di mana salahnya. Dia menuduh partai politik saja sudah salah. Kemudian dia mengkaji salah satu ajaran Islam juga salah dan dia tidak mengerti ajaran itu. Asal jeplak aja," tandas Fadli.

Sodik Mujahid, Ketua DPP Partai Gerindra, juga menyampaikan kecaman. "Soal Pancasila dan NKRI sudah selesai bagi ormas Islam apalagi untuk Gerindra. Jangan manipulasi opini menjadi terbalik, Viktor Laiskodat bela Pancasila dan yang melawan Viktor anti-Pancasila, ini terbalik. Cara dan apa yang dikatakan Viktor itulah yang tidak Pancasilais," tegas Sodik.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menjelaskan, umat Islam tidak ada niat untuk membunuh siapa pun.
"Dalam sejarah NKRI, umat Islam tidak pernah melakukan itu, bahkan sering jadi sasaran pembunuhan seperti yang akan dilakukan Viktor. Pernyataan untuk membunuh duluan, mencerminkan hati yang bermusuhan dengan kaum muslim Indonesia," tandas Sodik, seperti diberitakan Indopos (Jawa Pos Group).

Begitupula dengan Partai Amanat Nasional. Menurut Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto, pidato Viktor sudah mengarah kepada fitnah.

"PAN disebut intoleran, pro ekstrimis itu kita gak terima. Karena Ketum PAN Zulkifli yang saat ini menjadi Ketua MPR adalah sosok terdepan dalam memperjuangkan toleransi lewat sosialisasi empat pilar. Sehingga Viktor harus meminta maaf kepada kami," cetusnya.

Menurutnya, jika sudah meminta maaf secara terbuka, maka partainya akan mencabut laporannya di kepolisian.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Jhonny G Plate merasa kalau keakuratan bukti pelaporan pidato Victor itu tak kuat, baik di kepolisian ataupun ke MKD DPR RI.

Saat disinggung pertanyaan apakah NasDem akan melaporkan balik para pelapor Viktor, Jhonny tak menampiknya. Namun, Jhonny menegaskan kalau saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan kasus tersebut.

Akan tetapi, Jhonny meminta kepada pihak-pihak terkait agar dalam menyelesaikan persoalan tidak melalui jalur hukum. “Ada opsi lain, yakni opsi silaturahmi," tandas Jhonny.(jpnn-ink)

10 August 2017
Naik Podium di Brno, Vinales Percaya Diri Tatap MotoGP Austria Pembalap Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, sangat siap menghadapi seri ke-11 MotoGP 2017 yang akan berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria. Hal tersebut ia sampaikan berbekal modal baik selama mengaspal di Sirkuit Brno, Republik Ceko.

Apalagi dalam balapan yang berlangsung pada akhir pekan lalu, pembalap berjuluk Top Gun itu sukses naik podium. Meski tak menjadi pemenang dalam balapan tersebut, tapi Vinales berhasil menyelesaikan balapan di tempat ketiga.
Usai menjalani balapan pada tes pasca-balapan, pembalap Spanyol itu juga meraih catatan apik. Kembali tampil di tempat ketiga, Vinales sukses meraih waktu terbaiknya dengan catatan 1 menit 55,335 detik.

 “Setelah kembali naik podium lagi akhir pekan lalu, kami lebih percaya diri dan saya merasa kuat untuk masuk ke Grand Prix berikutnya. Pada Senin di Brno kami juga mencoba banyak hal, seperti mengerjakan percepatan yang akan sangat penting untuk balapan di Austria,” ungkap Vinales, mengutip dari Road Racing World, Kamis (10/8/2017).

Pada tes pasca-balapan di Sirkuit Brno, diakui Vinales timnya  telah banyak melakukan perbaikan. Hasilnya pun sangat positif bagi mereka. Maka tak heran, ia sangat percaya diri menatap GP Austria dan seri-seri berikutnya.

“Kami memperbaiki banyak hal selama tes dan saya merasa senang dan siap menghadapi putaran ini. Kami tahu bahwa kami harus berada di podium di balapan berikutnya jika ingin memenangkan kejuaraan ini, untuk itu kami harus melanjutkan perasaan baik dan meraih kemenangan,” tutupnya.(okezone-ink)

 
10 August 2017
Menristekditi: Kurikulum Politeknik Diubah Dua Tahun Sekali Kurikulum Politeknik akan diubah tiap dua tahun. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Dunia usaha dan industri selalu berubah. Kalau tidak diikuti perubahan kurikulum, akan sulit bagi lulusan Politeknik bersaing dengan tenaga kerja lokal maupun asing," kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir saat memberikan kuliah umum di PoliteknikPertanian Pangkep, Rabu (9/8).

Untuk memenuhi kebutuhan pasar terutama industri dan dunia usaha, lanjutnya, Kemristekdikti akan melakukan perubahan kurikulum setiap dua tahun. Di mana struktur pengajarnya 50 persen dosen dan sisanya praktisi (dunia usaha dan industri).

"Selama ini kurikulum yang ada tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri. Alhasil lulusan Politeknik suka kebingungan saat berhadapan dengan dunia kerja. Apa yang dipelajari tidak sesuai dengan yang dipelajari. Nah ini yang akan kami ubah," bebernya.

Dia menambahkan, Kemristekdikti tengah merevitalisasi 12 politeknik. Tujuannya memerbaiki kualitas pendidikan vokasi. Selain itu revitalisasi juga bertujuan menyiapkan generasi muda menghadapi serbuan tenaga kerja asing di Indonesia.

"Jumlah pendidikan vokasi di negara maju lebih banyak daripada Indonesia. Hal tersebut berdampak pada banyaknya jumlah mahasiswa pendidikan vokasi dibanding akademik," terangnya.

Nasir berharap, seluruh lulusan pendidikan vokasi bisa bekerja sesuai kompetensi masing-masing. "Jadi lulusan Politeknik tidak hanya berpikir untuk mendapatkan ijazah tapi juga sertifikat kompetensi," pungkasnya.(jpnn-ink)

10 August 2017
Ketua MPR: Pancasila Sudah Final, Sekarang Saatnya Implementasi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Pancasila Rumah Semua Anak Bangsa’ di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu (9/8).

Acara dihadiri Rektor, Civitas Academica UIN Sunan Kalijaga serta mahasiswa dari berbagai kampus di Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa sejak 71 tahun lalu Pancasila sudah final sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

"Sekarang kewajiban seluruh anak bangsa untuk implementasikan Pancasila di semua sektor seperti bidang ekonomi, hukum, kemanusiaan sampai keadilan sosial,” ujar mantan Menteri Kehutanan ini.

Dia mengatakan perdebatan tentang definisi Pancasila seharusnya selesai. Diskusi-diskusi yang ada diharapkan lebih membahas strategi untuk memajukan Indonesia, apalagi negara ini sudah tertinggal dari negara lainnya.

"Yang kita perdebatkan seharusnya bagaimana Pancasila itu menjadi kenyataan. Kenyataan untuk kehidupan sehari-hari, kenyataan dalam ekonomi, kenyataan dalam melahirkan undang-undang, melahirkan peraturan, itu yang masuk dalam pembahasan kita,” katanya.

“Yang miskin harus diangkat derajatnya. Semangat Pancasila adalah pemerataan dan sejahtera semuanya. Keadilan sosial untuk semuanya, bukan untuk segelintir golongan saja," tutup Zulkifli Hasan.(jpnn-ink)

10 August 2017
Kemenkumham Dorong Peran PK BAPAS Kawal Proses Peradilan Anak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Mardjoeki menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan berdasar putusan hakim dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial terhadap narapidana.

Mardjoeki mengatakan hal itu dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS) di Depok, Jawa Barat, Rabu (9/8). Kegiatan diklat bagi PK BAPAS berlangsung mulai  1 Agustus dan akan berakhir pada 18 Agustus mendatang.

“Mengingat sistem peradilan pidana anak, dimulai proses penyidikan melalui upaya diversi dan restorative justice. Sehingga memang diperlukan pendampingan pada saat  persidangan anak sedang  berlangsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan,” ujarnya.

Mardjoeki menjelaskan, pendampingan oleh PK BAPAS kepada anak yang menjalani proses peradilan merupakan langkah strategis untuk proses diversi dan keadilan restoratif. Yakni demi menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi karena berhadapan dengan hukum.

Untuk itu Mardjoeki mengingatkan pentingnya proses diversi. Harapannya, anak yang menjalani proses hukum dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

“Bahwa para PK BAPAS ini wajib melakukan upaya diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan baik dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan peradilan anak. Dengan mengawasi penerapan hakim terkait dengan diversi dan putusan-putusan hakim,” ucapnya menjelaskan.
 
Sedangkan diklat untuk PK BAPAS merupakan upaya menyiapkan kemampuan pegawai yang andal dalam melaksanakan pendampingan kepada anak yang mengalami proses peradilan pidana. “Pendidikan dan Pelatihan PK BAPAS ini diikuti oleh 40 orang,” ucapnya.(jpnn-ink)
 

09 August 2017
Mendagri pastikan selain HTI ada ormas lain yang akan dibubarkan Pemerintah terus mengkaji kegiatan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang diduga anti-Pancasila. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum mau menyebutkan sejumlah ormas tersebut.
 
"Setelah HTI ada juga (Ormas anti-Pancasila). Pasti diumumkan," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).
 
Pekan lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengaku belum mendapat laporan adanya ormas lain yang bertentangan dengan Pancasila selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
 
"Belum, belum (ada laporan)," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan.
 
Sementara kepolisian sudah menemukan ada indikasi ormas-ormas antiPancasila. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan Polri terus memantau setiap kegiatan ormas tersebut.
 
"Ada sekitar 2 atau 3 lagi ormas (yang dinilai anti-Pancasila)," ucap Martinus.(merdeka-ink)

09 August 2017
Pemerintah Didesak Segera Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Terkait semakin maraknya kejahatan, bahkan penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh warga negara asing khususnya dari Tiongkok, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri RI agar meninjau kembali kebijakan bebas visa khususnya warga negara China. Hal ini untuk menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa Indonesia.

Ditemui usai pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku, ia mengatakan saat ini banyak penyalahgunaan izin berkunjung yang dilakukan oleh warga negara asing, hal ini karena kebijakan bebas visa.
“Negara tidak dapat melakukan pengawasan dengan maksimal terhadap warga negra asing yang berkunjung ke Indonesia,” katanya di Maluku, Senin (7/8/2017).
 
Lebih lanjut, Politikus PPP ini menegaskan kebijakan bebas visa ini bertujuan untuk menambah devisa negara melalui kunjungan wisatawan namun ternyata kebijakan ini justru membuat keamanan dan kenyamanan negara terganggu. Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa ini.
 
Terkait kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Maluku, menurutnya di sini kasus orang asing yang datang lebih banyak nelayan negara asing yang melakukan illegal fishing dan menetap di Maluku.
 
“Adanya penyalahgunaan izin berkunjung ini jelas sekali memberikan penegasan bahwa ada yang perlu kita evaluasi dari kebijakan bebas visa yang kita berikan, alih-alih untuk pemasukan devisa dari pariwisata, ternyata tidak ada kenaikan yang signifikan. Justru kerugian yang kita lihat dari banyknya kejahatn yang melibatkan warga negara asing yang sedang berkunjung  ke negara kita,” paparnya.
 
Ia mengatakan, seharusnya masyarakat Indonesia juga mendapatkan hak dan perlakuan yang sama ketika berkunjung ke negara lain, namun saat ini masih banyak warga negara Indonesia yang mengalami kesulitan untuk berkunjung ke luar negeri, padahal pemerintah Indonesia begitu bebasnya membuka kunjungan  kewarga negara asing.
 
Dengan banyaknya kejadian penyalahgunaan izin, bahkan banyak warga negara asing yang melakukan kejahatan, ini jadi momentum untuk menijau kembali kebijakan bebas visa, hal ini akan membuat warga negara Indonesia terlindungi dengan baik.
 
“Jadi saya kira penting sekali, apalagi ditemukan puluhan warga negara asing asal China melakukan kejahatan cyber, ini menjadi pelajaran penting bagi kita supya pemerintah segera meninjau dan mengevalusi kebijakan benas visa tersebut, untuk melindungi warga negara Indonesia,” pungkasnnya.(jpnn-ink)
 

Page 1 of 771      1 2 3 >  Last ›