Berita- Info ANDIKA

23 October 2019
Menkominfo Berencana Permudah Perizinan Perusahaan
Radio ANDIKA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate berencana mempermudah proses pendirian perusahaan "start up" di Indonesia.

"Yang pasti mempermudah semua prosesnya, agar sejumlah 'start up business' itu bisa berkembang ke depan," kata Johnny di halaman Istana Negara Jakarta, Rabu terkait program sebagai Menkominfo.

Menurut Johnny, rencana awal yang akan dilakukan olehnya di Kominfo adalah meninjau persoalan yang masih menjadi "PR". Dia mengatakan ke depannya Kemenkominfo akan mendorong pengembangan "mobile broadband".

"Melihat mana 'blankspot' yang harus ditutup karena jaringan dalam satu sistem nasional harus terdata dengan baik dari sisi infrastruktur," jelas politisi Partai Nasdem itu.

Johnny menjelaskan ke depannya perlu disiapkan legislasi primer terkait bank data nasional dan perlindungan data-data pribadi. Presiden Joko Widodo telah mengangkat Johnny sebagai Menkominfo di Istana Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya pada periode Kabinet Kerja, Menkominfo dijabat oleh Rudiantara.  (ant-art)
23 October 2019
Menteri Halim: Korupsi Bukan Soal Kemiskinan Tapi Ketidaksesuaian
Radio ANDIKA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan permasalahan korupsi terjadi karena ketidaksesuaian perilaku dengan perundang-undangan, bukan karena kemiskinan. "Permasalahan korupsi kalau di kementerian di pemerintahan bukan permasalahan kemiskinan," katanya, saat ditanya tentang upaya pencegahan korupsi yang akan dilakukan dalam kepemimpinan barunya di Kemendes PDTT, Jakarta, Rabu.
 
Namun, ia mengatakan permasalahan korupsi terjadi karena ketidaksesuaian antara perilaku, sikap dengan peraturan perundang-undangan. Masalah korupsi, katanya, tidak akan ada jika pejabat menjalankan norma-norma yang ada di dalam perundang-undangan.
 
Oleh karena itu, Menteri Halim mengatakan akan mempertemukan atau menjembatani kedua hal tersebut sehingga tidak ada kesenjangan. "Kalau enggak ada kesenjangan kan selesai, enggak ada korupsi," katanya. Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah acara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) di Kemendes PDTT.
 
Menteri Halim menjadi salah satu bagian dari Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 setelah Presiden Jokowi mengumumkan susunan menterinya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu pagi. Menteri Halim Abdul Halim Iskandar menggantikan Eko Putro Sandjojo di dalam kepemimpinan Kemendes PDTT yang baru untuk periode 2019-2024.(ant-dip)

23 October 2019
Mahfud: Saya Orang Sipil Pertama Yang Jabat Menko Polhukam
Radio ANDIKA - Mahfud MD mengaku bahwa dirinya orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. "Saya baru sadar juga tadi malam Pak AM Hendropriyono kirim pesan ke sana, selamat atas adinda telah diangkat sebagai Menko Polhukam, sipil murni pertama sepanjang sejarah Republik. Saya baru tahu itu kok saya orang sipil pertama," kata Mahfud seusai dilantik di Istana Negara Jakarta, Rabu.
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku akan segera belajar untuk dapat menyesuaikan diri dengan tugas-tugasnya sebagai Menko Polhukam. "Tugas-tugas saya mencakup hal-hal yang tadi disebut bapak Presiden, soal mengkoordinasikan penegakan hukum, sehingga persepsi tentang penegakan hukum itu tidak mengecewakan. Itu soal persepsi dalam hasil survei itu kan memang pendapat orang, tidak apa-apa, akan kita perbaiki," tambah Mahfud.
 
Saat mengenalkan Mahfud sebagai Menko Polhukam, Presiden Jokowi meminta Mahfud menangani hal-hal berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, antiterorisme. "Ada soal pemberantasan korupsi, lalu ada deradikalisasi. Itu yang menyangkut ideologi. Nanti saya akan berangkat ke kantor Kemenkopolhukam untuk mendapat informasi umum dulu tentang kantor dan berbagai agenda dasarnya dan mungkin besok pagi saya sudah mulai merumuskan kebijakan," tutur Mahfud menjelaskan.
 
Mahfud juga mengaku akan hadir dalam rapat kabinet pertama pada besok pagi untuk dapat menurunkan visi-misi Presiden. Namun, Mahfud mengaku belum membahas substansi apa pun di Kemenko Polhukam. "Belum ada arahan dan belum ada substansi. Kita belum masuk ke materi apa pun. 1-2 hari ini kita akan inventarisasi dulu persoalan-persoalan. Kemudian, namanya menteri koordinator adalah mengoordinasi kementerian terkait," ujar Mahfud.
 
Mahfud juga mengaku akan membahas lagi UU rekonsiliasi dan kebenaran. "UU Itu penting untuk dibuka lagi. Kenapa dulu dibatalkan oleh MK? MK memerintahkan supaya dihidupkan tapi diperbaiki lagi isinya, itu sampai sekarang sudah 16 tahun belum diperbaiki. Kita akan lihat nanti, dan saya akan lihat, ada beberapa mungkin yang perlu dilihat kasus kedaluwarsa kemudian manfaat dan mudarotnya dalam setiap agenda penyelesaian itu," jelas Mahfud.
 
Mahfud menilai bahwa ia tidak akan kesulitan untuk mengkoordinasikan kementerian, termasuk juga melakukan sinergitas dengan TNI saat menjabat nanti. "Saya pernah memimpin Kementerian Pertahanan yang bawahan-bawahan saya jenderal semua dan saya sipil. Bagusnya militer itu selalu disiplin secara hirarkis. Ketika saya dulu memimpin jenderal-jenderal mereka juga mengikuti meskipun sipil memimpin sudah mengatakan begini, ya mereka ikut. Saya kira sama, Kemenhan yang sekarang Pak Prabowo itu taat azas, taat aturan dan taat struktur, kalau memang ada kebijakan Presiden yang disalurkan dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan kemenko itu ya kementerian di bawahnya harus ikut," papar Mahfud.(ant-dip)

23 October 2019
Dua Siswa RA di Tulungagung Keracunan Permen
Radio ANDIKA - Sebanyak dua Siswa Kelas B RA Watoniah Desa Jabon, Kecamatan Kalidawir keracunan permen yang dijual pedagang makanan di sekolahnya pagi tadi. Dua anak itu bernama AQILA dan NOVAL keduanya warga setempat. Awalnya mereka merasa mual, sakit perut hingga muntah-muntah sekitar 30 menit usai mengonsumsi permen semprotan. 
 
Bu ANNA SAPTI SARIPAH, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Tulungagung saat ON AIR di Dermaga Raya Radio ANDIKA mengatakan, sekitar Jam 11.00 WIB tadi, Dinkes Tulungagung mendapat laporan ada dua siswa yang dirawat di Puskesmas Tunggangri, Kalidawir Tulungagung. Mereka terlihat lemas setelah keracunan permen semprot. 
 
Dinkes Tulungagung segera mengambil tindakan dengan mengamankan sample permen semprot dan sample muntahan dua korban untuk segera dilakukan penyelidikan. Selanjutnya sample tersebut akan dibawa ke Laboratorium Dinkes Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui kandungannya. Sementara itu, Dinkes juga langsung melakukan soisialisasi dan himbauan kepada wali murid, guru, pedangang dan siswa. Diharapkan para guru dan orang tua lebih perhatian terhadap makanan yang di beli di sekolah. Para pedagang juga di himbau menjual makanan yang sehat. (ikj/dip)
 
23 October 2019
FPPP: Beberapa Kementerian Butuh Wakil Menteri
Radio ANDIKA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI  Achmad Baidowi atau Awiek menilai beberapa kementerian memerlukan jabatan wakil menteri, dengan melihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri yang mengisi kementerian tersebut. "Beberapa menteri memerlukan jabatan wakil jika dilihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri. Hal ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan program," kata Awiek dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
 
Dia menilai beberapa kementerian yang memerlukan pos wakil menteri di antaranya adalah Kementerian luar negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Awiek yang merupakan Wakil Sekjen PPP itu menilai beberapa nama menteri yang ditunjuk Presiden memang penuh kejutan jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan jika disandingkan dengan tupoksi di masing-masing kabinet.
 
"Namun kami dapat memahami pilihan Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai implementasi dari hak prerogatif Presiden. Tentu saja Presiden sudah melakukan pengecekan dan pertimbangan matang," ujarnya. Dia mengatakan para menteri kabinet Indonesia Maju harus langsung "tancap gas" menjalankan tugas-tugas di kabinet sebagai penerjemahan visi Presiden untuk menyongsong cita-cita menjadi negara maju pada 2045.
 
Menurut dia, figur-figur menteri di Kabinet Indonesia Maju merupakan perpaduan antara senior-junior dengan prestasi di bidangnya masing-masing. Dia menyampaikan selamat kepada putra-putri terbaik bangsa yang telah dipercaya Presiden Jokowi untuk masuk Kabinet Indonesia Maju.(ant-dip)

23 October 2019
Kota Kediri, Cetak Kafilah Berprestasi
Radio ANDIKA - Pelaksanaan MTQ Provinsi Jawa Timur akan berlangsung selama  delapan hari mulai tanggal 26 Oktober hingga 2 November 2019 di Kabupaten Tuban. Terpilihnya 15 kafilah yang mewakili Kota Kediri di ajang MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur merupakan hasil seleksi dari para pemenang lomba MTQ tingkat kota yang diadakan Pemerintah Kota Kediri. Dengan kafilah paling muda berusia 9 tahun.

Wakil Walikota Kediri LILIK MUHIBBAH berpesan, agar selalu membawa nama baik Kota Kediri dan menjadi teladan masyarakat dalam menjadikan alqur’an sebagai pedoman hidup sehari-hari. Para kafilah akan mengikuti lomba MTQ pada cabang tilawah, tahfid, tafsir, khath, fahmil, syahril dan makalah. Sebelum mengikuti lomba, para kafilah telah memperoleh pembinaan selama kurang lebih tiga bulan. Sebelumnya di ajang MTQ tingkat Provinsi tahun 2017, kafilah Kota Kediri juga berhasil memperoleh prestasi yang membanggakan yaitu dengan meraih juara 2 MHQ (Musabaqah Hifdzil Qur'an).(atc/ssi)
23 October 2019
Wiranto Sebut Radikalisme Jadi PR Buat Mahfud
Radio ANDIKA - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebutkan, ada pekerjaan rumah (PR) buat Menko Polhukam yang baru, Mahfud MD, salah satunya persoalan radikalisme. "Ya banyak. Polhukam ini kan menghadapi dinamika kehidupan masyarakat yang sangat dinamis," kata Wiranto kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu
 
Wiranto menjelaskan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di Kemenko Polhukam tidak bisa ditentukan seperti di kementerian lain. Semua sangat bergantung pada perkembangan dinamika di masyarakat. Intinya, Kemenko Polhukam harus selalu siap agar kondisi politik, hukum, dan keamanan di Indonesia tetap stabil. "Stabilitas hukum, keamanan, dan politik akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya itu sebenarnya tugasnya. Kelihatannya memang sederhana, tapi dalam praktiknya memang sangat rumit dan sangat beragam," ujarnya.
 
Selain masalah radikalisme, tambah dia, persoalan yang lain yang belum selesai adalah Papua dan terorisme. "Masih banyak pekerjaan rumah, cukup banyak ya. Papua belum selesai, radikalisme belum selesai, kemudian terorisme belum selesai, persoalan HAM juga. Ya saya kira banyak lagi," ujarnya.
 
Wiranto pun mengaku senang karena pengganti dirinya, Mahfud MD sudah lama dikenalnya dan memiliki pengetahuan yang luas, baik masalah hukum, tata negara dan lainnya. "Dan senang sekali karena pengganti saya ini, Pak Mahfud MD sudah kenal yah, sudah kenal lama. Beliau ada sangat dikenal pengetahuannya luas, masalah hukum, tata negara, dan jabatannya juga cukup banyak. Dan juga pernah juga waktu itu mengganti saya di menteri pertahanan pernah yah. Dengan demikian maka saya mengharapkan bahwa, dengan kehadiran beliau memimpin Kemenko Polhukam, maka Polhukam akan lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih baik lagi," kata mantan Panglima ABRI (TNI) ini.
 
Wiranto mengaku, Presiden Jokowi telah berkomunikasi dengannya terkait pergantian jabatan Menko Polhukam "Ya pasti ada. Itu urusan lain (soal saran)," katanya. Wiranto pun melihat susunan Kabinet Indonesia Maju yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat. "Saya melihat susunan yang beliau telah susun, terus menurut saya tepat lah yah," katanya. (ant-dip)
23 October 2019
Ombudsman Ingatkan Potensi Malaadministrasi Pada Kabinet Baru
Radio ANDIKA - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengingatkan kabinet baru terkait potensi malaadministrasi saat melakukan percepatan kinerja pascapelantikan. "Menjadi tidak wajar, apabila dalam prosesnya kemudian, muncul berbagai keterlambatan, kesalahan, pelanggaran, ketidakpatutan dan sebagainya, yang biasa dikenal dengan sebutan malaadministrasi," kata Adrianus Meliala di Jakarta, Rabu.
 
Dia mengatakan, potensi malaadministrasi tersebut karena kabinet sekarang ini menunjukkan hal baru seperti perubahan nomenklatur, pembentukan organisasi baru dan pembentukan formasi bagi pejabat baru serta, tentunya, wajah-wajah baru menteri selaku pembantu presiden. Kemudian menyusul terbentuknya kabinet, roda pemerintahan tentunya harus segera melanjutkan kerja-kerja administrasi yang rumit, panjang dan melelahkan oleh birokrasi guna menyusun rencana dan prosedur kerja yang baru.
 
Menteri yang baru juga harus segera menyelesaikan masalah-masalah mulai dari migrasi data, migrasi SDM hingga migrasi aset. Mereka juga harus melakukan harmonisasi ketentuan, penentuan ulang Rencana Strategis Pemerintah, mengingat terdapatnya visi politik Presiden Jokowi yang juga berubah dibanding periode sebelumnya. "Malaadministrasi tidak diharapkan terjadi, apalagi bila dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi penyelenggara pelayanan publik, lebih khusus lagi instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik dasar yang menyentuh langsung masyarakat hingga ke desa atau wilayah terluar negeri ini," ucapnya.

Khusus terkait perubahan nomenklatur, pembentukan organisasi baru, dan pembentukan formasi bagi pejabat baru, Ombudsman RI mengingatkan agar pembentukan, penghapusan maupun perubahan tugas pokok dan fungsi pada struktur tidak menimbulkan tumpang-tindih pada satu sisi dan kekosongan pada sisi yang lain. "Kemudian bagi kementerian yang digabung, harus dihindari permasalahan ego sektoral yang pasti muncul dan selama ini diketahui menyebabkan sulitnya mengambil keputusan perihal siapa yang berwenang terhadap hal apa," ujarnya.(ant-dip)
23 October 2019
Menpora Diharapkan Langsung Koordinasi Dengan Induk Cabang Olahraga
Radio ANDIKA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru ditunjuk, Zainuddin Amali, diharapkan langsung melakukan koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga (PP/PB) untuk mendengar masukan-masukan demi kemajuan bersama. "Menurut saya pertama kali yang harus dilakukan dengan Menpora baru adalah duduk bareng dengan stakeholder olah raga tanpa dihadiri staf sehingga dapat mendengarkan masukan-masukan yang benar murni dari cabang olahraga," ujar Sekretaris Jenderal PP Perpani, Rizal Barnadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
 
Amali ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga untuk periode 2019-2024. Pada saat pengumuman Kabinet Indonesia Maju oleh presiden, Amali diminta untuk mengurusi sepak bola. "Zainuddin Amali (sebagai) Menteri Pemuda dan Olahraga. Sepak bolanya, Pak," kata Jokowi. Ditunjuknya pria berusia 57 tahun ini juga menjadi penghapus tradisi menteri "berkumis" yang biasa mengisi posisi kementerian tersebut. Sebelumnya Menpora banyak yang memiliki kumis, sebut saja Adhyaksa Dault, Andi Mallarangeng, Roy Suryo, hingga Imam Nahrawi. Kemudian Hanif Dhakiri yang menjabat sebagai pelaksana tugas Menpora juga dikenal memiliki gaya kumis tipis. Zainudin Amali merupakan kader Partai Golkar. Dia pernah menjadi Ketua DPP Partai Golkar periode 2014-2019. Dia juga menjadi anggota DPR RI selama empat periode dengan menempati berbagai komisi.
 
Apabila melihat rekam jejak karier politiknya, Zainudin terlihat tak pernah bersentuhan dengan olahraga. Ia hanya tercatat pernah memberikan tanggapan soal pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno. Pada 23 Oktober 2018, Komisi II DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensesneg, Dirut PPK-K dan PPK-GBK tentang pengelolaan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Zainuddin Amali.
 
Sebagai pengantar rapat, Zainuddin meminta penjelasan kelayakan Lapangan Tembak di Senayan yang sempat mengganggu kegiatan di DPR. Zainuddin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara, Dirut PPK-K dan Dirut PPK-GBK yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan regional dan nasional seperti saat Asian Games dan Asian Para Games 2018  yang lalu.(ant-dip)

23 October 2019
MAKI Kasih Tanggapan Soal Jaksa Agung Baru
Radio ANDIKA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai pilihan ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi dikarenakan faktor kedekatan partai politik. Menurut Saiman, ST Burhanudin merupakan adik kandung dari politikus PDI Perjuangan, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) TB Hasanudin. "Pilihan terhadap Jaksa Agung yang baru sarat kepentingan politik, sama halnya pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya, Prasetyo dari partai Nasdem," kata Saiman, Rabu (23/10).
 
Diakui atau tidak, kata dia, jaksa agung periode sebelumnya kental kepentingan politik sehingga tidak mandiri dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Jaksa agung sebelum Burhanuddin adalah HM Prasetyo, yang adalah kader Partai NasDem.  Selain itu, dia khawatir Kejaksaan Agung tidak akan ada gebrakan pemberantasan korupsi yang spektakuler dan akan lebih cenderung penanganan korupsi dengan mekanisme penyelesaian administrasi dengan pola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat (APIP), yang mengedepankan proses pengembalian kerugian negara dan mengeyampingkan proses hukum pidana. "Korupsi tidak akan menurun karena prosesnya tidak menimbulkan efek jera," ujarnya.
 
Meskipun demikian, pihaknya akan memberikan kesempatan selama satu tahun pertama kepada Jaksa Agung, Burhanudin untuk menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang berdampak terhadap kenaikkan indek persepsi menjadi di atas 4 yang sekarang baru level 3,7. "MAKI akan selalu mengajukan gugatan praperadilan perkara korupsi yang mangkrak di Kejagung. Jika Jaksa Agung baru melempem memberantas korupsi, kami minta Pak Presiden segera ganti dengan Jaksa Agung yang lebih progresif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," katanya.  (ant-dip)
Page 1 of 697      1 2 3 >  Last ›