Berita- Info ANDIKA

22 November 2019
APTI: Kenaikan Cukai Rokok Harus Dibarengi Pembatasan Impor Tembakau
Radio ANDIKA - Kenaikan cukai rokok harus dibarengi dengan kebijakan pembatasan impor tembakau untuk menyelamatkan petani tembakau, kata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji. Agus di Temanggung, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan langkah yang paling utama untuk menata tata niaga tembakau adalah memberlakukan Permentan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau. "Meskipun sudah ada peraturan pembatasan impor tembakau tetapi belum dilaksanakan," katanya usai menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion "Menata Tata Niaga Pertembakauan" yang diselenggarakan Harian Suara Merdeka di Pendopo Pengayoman Temanggung.
 
Ia mengatakan selama ini dari pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan tidak terbuka tentang kebutuhan industri tembakau impor sehingga petani menjadi pihak yang dirugikan karena tidak bisa mendeteksi untuk penyesuaian dalam menanam tembakau. Ia mengatakan pada masa panen tembakau tahun ini musimnya bagus dan hasilnya berkurang, tetapi hasil panen tembakau di tingkat petani masih tersisa dan harganya anjlok. "Menurut kami bukan hanya soal cukai yang menjadi dasar utamanya, tetapi kami mengingatkan pemerintah ketika cukai itu dinaikkan harus ada irama infrastruktur yang lain yang harus dilakukan percepatannya yaitu pengendalian impor tembakau," katanya.
 
Sebagai ilustrasi, katanya volume rokok tahun depan pasti akan turun karena cukainya tinggi, ketika pengaturan impor tembakau dijalankan, mau tidak mau mereka akan berkompetisi membeli tembakau lokal. "Hal ini yang harus dilakukan pemerintah, bukan pemerintah memaksa industri membeli tembakau lokal tetapi dibuatkan aturan sebagai infrastruktur yang bersinergi antara kenaikan cukai dengan pembatasan impor," katanya.
 
Berdasarkan Permentan tersebut, katanya sebagai persyaratan untuk mengajukan impor tembakau harus membeli tembakau lokal dua kali lipat dulu baru mendapatkan rekomendasi. "Ini sebuah payung hukum yang kami anggap sakti untuk menyelamatkan tembakau lokal. Hal ini sesuai dengan kebijakan kenaikan cukai, artinya sinkron pemerintah ingin mengendalikan konsumsi rokok dengan menaikkan cukai sehingga volume akan turun, dan untuk menyelamatkan petani tembakau dengan pembatasan impor agar industri berlomba-lomba membeli hasil tembakau lokal," katanya.
 
Ia menuturkan semua industri harus terbuka pada pemerintah, kebutuhan tembakau impor tahun depan berapa dan apa saja varietasnya. Hal ini sebagai kajian agar petani tembakau dalam menanam bisa terukur.(ant-dip)

22 November 2019
Presiden Targetkan Indonesia Peringkat 40 Indeks Kemudahan Berusaha
Radio ANDIKA - Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia dapat meraih peringkat ke-40 dalam indeks kemudahan berusaha (Index of Doing Business). "Keinginan kita bersama, kita ingin agar ada sebuah kenaikan peringkat lagi dalam kemudahan berusaha di Indonesia yaitu di angka-angka 40, di peringkat 40-50 yang kita inginkan," kata Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis.
 
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik percepatan kemudahan berusaha yang dihadiri juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan para pejabat terkait lainnya. "Lima tahun yang lalu peringkat Indonesia adalah di 120, kemudian bisa melompat, kita melompat di posisi 72 pada 2018, tapi stagnan dan justru turun tipis pada 2019 menjadi 73, oleh sebab itu solusi yang kita kerjakan tidak boleh sepotong-sepotong," tambah Presiden.
 
Dalam laporan Doing Business 2019 yang dikeluarkan Bank Dunia (World Bank) pada 31 Oktober, indeks Indonesia naik tipis 1,42 menjadi 67,96 dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam laporan tahun 2018, indeks kemudahan berusaha Indonesia tercatat naik 2,25 menjadi 66,47 dan membawa Indonesia ke peringkat 72.
 
Bank Dunia menilai Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa reformasi di sejumlah kategori, yaitu starting a business atau memulai usaha, pendaftaran properti atau registering property dan getting credit atau akses terhadap kredit perbankan. "Kita butuh sebuah reformasi struktural, membutuhkan deregulasi, debirokratisasi sehingga kemudahan berusaha betul-betul bisa kita potong, kita sederhanakan dan saya ingin para menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detail, di mana poin-poin kelemahan serta titik yang menjadi penghambat dari kemudahan berusaha ini," tambah Presiden.
 
Presiden Jokowi juga meminta Menko Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengawal langkah-langkah perbaikan formasi di semua titik. "Agar betul-betul semuanya 'terdeliver' dengan baik, seperti juga sering saya sampaikan reformasi pelayanan perizinan yang cepat, yang terintegrasi dari pusat sampai ke provinsi, sampai kabupaten harus menjadi sebuah desain sehingga benar-benar kita bisa melihat, bisa mengontrol, bisa mengawasi proses-proses yang ada di mana berhentinya? di mana ruwetnya? bisa kita kontrol dan kita awasi," tegas Presiden.
 
Posisi tiga besar negara dengan indeks Ease of Doing Business tertinggi diisi oleh Selandia Baru, Singapura, dan Denmark selama dua tahun berturut-turut. Ketiganya kemudian disusul oleh Hong Kong, Korea Selatan, Georgia, Norwegia, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Makedonia di posisi 10 besar.(ant-dip)

22 November 2019
Bulog Usulkan Pemerintah Beri Modal Awal Rp20 Triliun Untuk Serap CBP
Radio ANDIKA - Perum Bulog mengusulkan agar Pemerintah memberikan modal awal sebesar Rp20 triliun agar BUMN sektor pangan tersebut dapat melakukan pengadaan serap gabah secara maksimal untuk stok cadangan beras pemerintah (CBP). "Pemberian modal kerja untuk pengadaan beras CBP. Selama ini pengadaan beras CBP, kami menggunakan uang pinjaman dari perbankan. (Dana awal) kurang lebih sebesar Rp20 triliun," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis.
 
Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menjelaskan pemberian modal awal dimaksudkan agar Bulog tidak harus melakukan pinjaman kredit dan pertambahan bunga berjalan dari perbankan. Pada tahun ini, Pemerintah menugaskan pengadaan beras sebesar 1,8 juta ton, namun hingga 18 November 2019, realisasinya baru mencapai 1,14 juta ton atau sebesar 63,6 persen dari target.
 
Sayangnya, penugasan penyediaan stok tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan penyaluran beras, sehingga stok CBP pun berlebih. Bulog pun baru akan mengeluarkan stok CBP jika ada penugasan dari pemerintah. Di sisi lain, pemerintah baru akan melakukan pembayaran kembali kredit tersebut setelah penyaluran beras berhasil direalisasikan. Bahkan, pencairan dana CBP dari pemerintah tidak selalu dilakukan pada awal tahun.
 
Berdasarkan PMK 88/PMK.02/2019, dana untuk pengadaan CBP 2019 sebesar Rp2,5 triliun. Dari anggaran tersebut, pemerintah menggunakan patokan Harga Pembelian Beras (HPB) Rp9.583 per kilogram (kg) dengan mekanisme pembayaran menggunakan pola penggantian selisih. Dari aturan tersebut, pemerintah hanya membayarkan selisih dari harga beras yang dijual Bulog ke pasar. "CBP itu adalah beras cadangan pemerintah, jadi kita tidak bisa menjual CBP kecuali ada penugasan. Berarti, selama tidak ada penugasan, ini akan 'stuck' berasnya, sedangkan bunga (bank) sendiri terus berjalan," kata Buwas. Terhitung hingga September 2019, Bulog masih memiliki utang atau pinjaman yang diselesaikan sebesar Rp28 triliun untuk pengadaan sejumlah komoditas, termasuk beras.(ant-dip)
21 November 2019
Pemerintah Akan Bentuk Satgas Tangkal Radikalisme Di Kalangan ASN
Radio ANDIKA - Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang meliputi 11 kementerian dan lembaga untuk menangkal penyebaran radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN). "Nanti akan ada pembentukan satgas, itu akan menampung laporan-laporan terkait radikalisme di kalangan aparatur sipil negara," kata Fachrul di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.
 
Kalau kasus penyebaran radikalisme ditemukan berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh satgas khusus itu, Fachrul mengatakan, dialog akan dilakukan untuk meluruskan pemahaman pihak yang bersangkutan.
 
Namun, lanjut Fachrul, jika dialog tersebut tidak menghasilkan dampak positif maka pemerintah tidak segan mengenakan sanksi kepada aparatur sipil negara yang terpapar radikalisme sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. "Jika memang benar, akan kami panggil, kami berikan nasihat, dan berdialog. Jika memang tidak bisa, akan diberikan sanksi, itu logis saja," katanya.
 
Fachrul menjelaskan, aparatur sipil negara seharusnya bisa menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan pencegahan penyebaran radikalisme. "Para PNS harus bisa menjadi garda terdepan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan melakukan langkah deradikalisasi. Jadi sama sekali tidak boleh ada pegawai negeri sipil yang ketularan pemahaman radikal," katanya.
 
Dalam upaya menangkal penyebaran radikalisme di kalangan ASN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN. Selain itu, Fachrul menambahkan, pemerintah akan menguji nasionalisme para calon pegawai negeri dalam proses penerimaan calon aparatur sipil negara. "Nanti akan kita cek juga nasionalisme mereka. Buat apa memanggil orang yang memiliki jiwa nasionalisme rendah," demikian Fachrul Razi.(ant-dip)

21 November 2019
Mensos Sebut Nilai BPNT 2020 Naik Jadi Rp150 Ribu
Radio ANDIKA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, nilai bantuan pangan nontunai (BPNT) pada 2020 akan naik menjadi Rp150 ribu per keluarga per bulan. Menurut Juliari saat silaturahmi dengan jajaran perangkat daerah di Pemerintah Kota Semarang, Kamis, nilai bantuan bagi 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut naik dibanding sebelumnya yang besarnya Rp110 ribu per keluarga per bulan.
 
Ia menyebut akan ada tambahan bahan pangan lain seiring dengan meningkatnya besaran bantuan nontunai itu. Bahan pangan yang akan ditambahkan pada program bantuan pangan nontunai (BPNT) tahun 2020  itu harus bergizi, tersedia di Indonesia dan juga memiliki kandungan impor yang rendah. "Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi. Saat ini kami sedang membahas bersama Kementerian Kesehatan," kata politikus PDIP ini.
 
Tiga kriteria yang harua dipenuhi itu masing-masing, bahan pangan tersebut harus bergizi, tersedia di seluruh Indonesia, dan kandungan impornya rendah. Sesuai dengan program pemerintah dalam memerangi kemiskinan, kata dia, jumlah keluarga penerima manfaat program bantuan tunai tersebut harus semakin berkurang. "Ke depan harus semakin sedikit penerima bantuannya. Kalau semakin banyak, berarti saya gagal," katanya.(ant-dip)

21 November 2019
Soal Pilkada Asimetris, Denny Indrayana: Itu Pilihan
Radio ANDIKA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan sistem pemilihan kepala daerah merupakan pilihan-pilihan dalam politik hukum, baik pilkada asimetris, pilkada langsung, maupun tidak langsung. "Kalau dari sisi hukum tata negara, baik (pilkada) langsung, enggak langsung, asimetris, itu adalah pilihan-pilihan politik hukum," katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.
 
Yang perlu digaris bawahi, tegas dia, apapun pilihannya harus dipegang teguh prinsip-prinsip penegakan hukumnya, yakni jujur dan adil, tanpa politik uang, dan tak ada praktik koruptif. Itu yang penting. Apapun sistem pemilunya," kata Guru Besar Tamu pada Fakultas Hukum dan Fakultas Sospol, Universitas Melbourne, Australia itu.
 
Diakui Denny yang pernah menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, masyarakat sepertinya masih menaruh harapan besar terhadap pilkada langsung. "Saya baca keinginan masyarakat saat ini tetap yang (pilkada) langsung, sebab ada partisipasi masyarakat," katanya.
 
Namun, Denny mengingatkan sistem pilkada langsung memang harus dibenahi, utamanya pada sisi anggaran agar tidak terlalu mahal serta meminimalkan praktik yang koruptif. "Praktik politik yang koruptif itu harus di sikapi dengan perbaikan serius dan mendasar," katanya.
 
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan tengah mengkaji sejumlah opsi sebagai solusi atas evaluasi pilkada langsung, salah satu opsinya adalah pilkada asimetris. Pilkada asimetris yang dimaksud adalah sistem yang memungkinkan adanya perbedaan mekanisme penyelenggaraan pilkada antardaerah.
 
Perbedaan mekanisme penyelenggaraan dimungkinkan karena suatu daerah memiliki karakteristik tertentu, seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya, atau aspek strategis lainnya. Selama ini, pilkada asimetris sudah berjalan dengan adanya perbedaan sistem pilkada di sejumlah daerah, misalnya DKI Jakarta, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seiring wacana itu bakal diperluas ke daerah-daerah lain.(ant-dip)

21 November 2019
KPK Berupaya Kembalikan Kerugian Negara BLBI Rp4,58 Triliun
Radio ANDIKA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mengembalikan kerugian keuangan negara sekitar Rp4,58 triliun terkait kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Pada prinsipnya, KPK terus berupaya kembalikan kerugian negara Rp4,58 triliun ke negara," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis. Febri menyatakan jika kerugian negara tersebut bisa dikembalikan maka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.
 
"Jumlah ini sangat besar nilainya jika nanti dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan atau pelayanan publik lainnya," ucap Febri. Soa pengembalian kerugian negara tersebut, juga dibutuhkan dukungan dari instansi-instansi lainnya yang terkait. "Hal ini tentu butuh dukungan instansi lain yang terkait," ujar Febri. Dalam penyidikan kasus BLBI, KPK juga telah mengirimkan surat kepada National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia perihal bantuan pencarian melalui red notice atau daftar merah terhadap tersangka Sjamsul Nursalim (SJN) dan istrinya Itjih Nursalim (ITN).
 
Sebelumnya, KPK juga telah mengirimkan surat kepada Kapolri terkait Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap dua tersangka tersebut. Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi terkait pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
 
Selain itu, KPK juga sedang memperdalam pertimbangan-pertimbangan hukum untuk mempersiapkan pengajuan peninjauan kembali (PK) terkait putusan atas terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Sebelumnya, Syafruddin mengajukan kasasi ke MA dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 29/PID.SUS-TPK/2018/PT DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018. Majelis kasasi menilai bahwa Syafruddin melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan dikategorikan sebagai perbuatan pidana.(ant-dip)

21 November 2019
Dump Truk Tabrak Motor, Satu Korban Meninggal Dunia di Badas Kediri
Radio ANDIKA - Kecelakaan antara dump truk dengan sepeda motor terjadi di simpang empat Desa Bringin Kecamatan Badas Kediri, sekitar jam 23.00 WIB kemarin malam. Kecelakaan mengakibatkan DARMINTO, pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian.

IPDA AGUNG DWISETYO SH, Kanit Laka Lantas Polres Kediri mengatakan, kecelakaan melibatkan dump truk L 9130 UX dikemudikan ARIEF BUDI warga Gurah, Kediri dan sepeda motor Honda Beat AG 2575 XH dikendarai DARMINTO warga Desa Tengger Kecamatan Kunjang Kediri. 

Kecelakaan bermula ketika truk melaju dari Badas menuju Pare. Sesampainya di lokasi kejadian, truk yang hendak belok kanan arah Sekoto diduga kurang berhati-hati sehingga menabrak sepeda motor yang melaju dari Pare menuju Badas. (vin/had)
21 November 2019
KPK Perdalam Pertimbangan Hukum Terkait PK Syafruddin Temenggung
Radio ANDIKA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memperdalam pertimbangan-pertimbangan hukum untuk mempersiapkan pengajuan peninjauan kembali (PK) terkait putusan atas terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). "Untuk putusan lepas dengan terdakwa Syarifuddin Arsyad Tumenggung, tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK sedang memperdalam pertimbangan-pertimbangan hukum untuk kebutuhan mempersiapkan pengajuan peninjauan kembali," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.
 
Syafruddin merupakan tersangka kasus korupsi terkait pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BPPN. Untuk diketahui, putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 yang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin.
 
Sedangkan pada 2 Januari 2019 Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Namun, Syafruddin mengajukan kasasi ke MA dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 29/PID.SUS-TPK/2018/PT DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018.
 
Majelis kasasi menilai bahwa Syafruddin melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Ketua majelis Salman Luthan sependapat bahwa perbuatan SAT adalah tindak pidana korupsi namun hakim anggota I, Syamsul Rakan Chaniago berpendapat bahwa perbuatan SAT merupakan perbuatan hukum perdata. Sedangkan hakim anggota 2 Mohamad Asikin berpendapat bahwa perbuatan SAT merupakan pelanggaran hukum administrasi. (ant-dip)

21 November 2019
KPK Surati Interpol Bantu Cari Tersangka Sjamsul-Itjih Nursalim
Radio ANDIKA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia perihal bantuan pencarian melalui "red notice" atau daftar merah terhadap tersangka Sjamsul Nursalim (SJN) dan istrinya Itjih Nursalim (ITN). Sebelumnya, KPK juga telah mengirimkan surat kepada Kapolri terkait Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap dua tersangka tersebut.
 
"Setelah sebelumnya KPK mengirimkan surat pada Kapolri terkait DPO dua orang tersangka kasus korupsi terkait pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN, KPK juga telah mengirimkan surat pada Ses NCB Interpol Indonesia perihal bantuan pencarian melalui "red notice" terhadap tersangka SJN dan ITN," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis. Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi terkait pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
 
"Surat "red notice" tertanggal 6 September 2019 tersebut menguraikan perkara yang diduga dilakukan tersangka SJN dan ITN serta permohonan bantuan pencarian melalui mekanisme "red notice" Interpol dengan permintaan apabila ditemukan agar dilakukan penangkapan dan menghubungi KPK," ucap Febri.
 
Langkah berikutnya, lanjut Febri, sesuai dengan respons dari pihak NCB Interpol Indonesia maka akan mengagendakan pertemuan koordinasi dengan KPK sekaligus jika dibutuhkan dilakukan gelar perkara. "Bantuan Polri dan NCB Interpol memiliki peran yang krusial untuk penanganan kasus dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp4,58 triliun ini agar dapat berjalan secara maksimal.
 
Sebelumnya, KPK telah melakukan penyidikan dan menetapkan keduanya sebagai tersangka sejak 10 Juni 2019. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ant-dip)

Page 2 of 742      < 1 2 3 4 >  Last ›