Berita- Info ANDIKA

29 July 2017
Ketua MPR: Kemiskinan Bisa Memicu Radikalisme Ketua MPR, Zulkifli Hasan menilai kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya gerakan radikalisme. "Orang miskin itu biasanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan rendah, tidak punya tabungan dan tidak punya investasi. Mereka jadi tidak berdaya," ujarnya di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/7).

Ketidakberdayaan karena keterbatasan itu, lanjut dia, selain kerap membuat kualitas seseorang jadi rendah, juga dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang ada di lingkungan orang tersebut. "Saat mau sekolah tidak bisa, uang juga tidak punya, orang jadi tidak punya harapan. Ketika itu kemiskinan bisa jadi gerakan radikal," terang Zulkifli.

Lebih lanjut, mantan Menteri Kehutanan RI itu menerangkan, sebenarnya berdasarkan UUD 45, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
"Jadi, negara punya tanggung jawab untuk menjaga rakyatnya, kalau ada orang meninggal kelaparan, negara bisa dikatakan melanggar konstitusi," kata dia.

Kendati demikian, tentu saja masyarakat tidak diimbau untuk berdiam diri dan hanya menunggu bantuan dari negara.

Negara, jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, juga memiliki tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga akses terhadap pendidikan banyak dimudahkan bagi masyarakat.

Terkait dengan akses pendidikan ini, ia mengimbau para generasi muda untuk benar-benar memanfaatkan fasilitas tersebut, agar dapat meningkatkan kualitas diri dan bersaing dengan masyarakat global. "Jangan sampai kita kalah dengan pekerja dari Tiongkok, atau dari negara lainnya. Kita tidak boleh jadi kuli di negeri sendiri," tegasnya.(republika-ink)
 

26 July 2017
Tak Hanya Fight, Susi Susanti Soroti Mental Pemain Muda di Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Asia 2017 Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Susi Susanti, tak hanya menyoroti soal fighting spirit para pemain muda Indonesia yang berlaga di final Kejuaraan Bulu Tangkis Junior Asia 2017 tapi juga soal mental. Sempat unggul 2-1, keadaan justru berbalik menjadi 2-3 untuk keunggulan Korea Selatan.
 
Memang jadwal yang padat sejak hari pertama dilangsungkan membuat para pemain sedikit kelelahan. Namun, hal tersebut tentu bukan alasan, justru secara mental lah Indonesia harus meraih gelar runner-up pada kategori beregu campuran itu.

 “Terakhir kan sebenarnya sama-sama capek, harusnya ya sama-sama nekat saja. Siapa yang tahan (dia menang). Mereka juga kemarin kan main berapa kali,” ungkap Susi, mengutip dari laman resmi PBSI, Rabu (26/7/2017).
 
“Kalau dibilang kalah fight, sebenarnya enggak kalah-kalah banget. Pemain kita juga fight, tapi kekuatan, mental dan kemauan masih kurang,” tambahnya.

Kekalahan Indonesia dialami dari nomor tunggal putra (Ikhsan Leonardo Rumbay), tunggal putri (Gregoria Mariska), dan ganda putrid (Siti Fadia Silva Ramadhanti/Agatha Imanuela). Sedangkan dua poin Merah Putih didapat dari nomor ganda campuran (Rinov Rivaldy/Siti) dan ganda putra (Adnan Maulana/Muhammad Shohibul Fikri).

Meski kategori beregu campuran sudah berakhir, turnamen akan berlanjut pada kategori individu yang dimulai pada pagi ini (26/7/2017). Masih dilangsungkan di tempat yang sama, sejumlah pemain dari negara Asia yang berusia di bawah 19 tahun akan saling bertanding untuk memperebutkan titel individu.(okezone-ink)
 

26 July 2017
63% Jamaah Haji Indonesia Risiko Tinggi Alami Gangguan Kesehatan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dr dr Eka Jusup Singka mengatakan, bahwa sebanyak 63% jamaah haji Indonesia berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan saat pelaksanaan ibadah haji. Jumlah tersebut diakui dr Eka tidak mengalami banyak perubahan sejak tahun sebelumnya. 

"Angkanya seperti itu. 63, 65, 63, 65," papar dr Eka saat temu media di Gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak 129.999 calon haji Indonesia tahun 2017 berisiko tinggi alami gangguan kesehatan. Angka ini pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dengan jumlah sebesar 104 ribu anggota jamaah berisiko tinggi.

"Orang yang lebih banyak sakit terjadi pada usia lanjut. Ada juga usia muda. Jamaah akan dibagi menjadi tiga kategori dengan pemakaian gelang risti berwarna merah, kuning dan hijau," ujarnya. 

Dijelaskan dr Eka, gelang merah untuk orang tua berusia 60 tahun ke atas yang memiliki penyakit dengan jumlah jamaah 55.777 orang. Gelang hijau untuk orang tua usia 60 tahun ke atas yang sehat dengan jumlah jamaah 12.570 orang. Sementara gelang kuning khusus usia mudia dengan penyakit bawaan dengan jumlah jamaah 61.652 orang. 

"Kalau orang hipertensi dan jantung harus bisa jaga kegiatan. Kurangi kegiatan seperti berjalan-jalan nggak penting, nggak pakai masker. Jangan lupa juga persiapkan diri sebaik mungkin dengan membawa obat-obatan yang biasa digunakan," pungkasnya.(sindo-ink)



26 July 2017
Geramnya Waseso sebut Malaysia buang sampah narkoba ke Indonesia Peredaran narkoba di Indonesia kian menjadi. Terbukti dari pengungkapkan kasus yang belakangan ini diungkap Korps Bhayangkara maupun Badan Narkotika Nasional (BNN).
 
Contohnya pengungkapan penyelundupan sabu satu ton yang digarap Polri serta 10 kg yang diungkap BNN.
 
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso geram. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu market narkoba bagi banda dan pengedar asal Malaysia.
 
Padahal, antara Indonesia dengan Malaysia mempunyai hubungan diplomatik yang cukup baik. Sayangnya, tidak dengan kasus narkoba.
 
"Kenapa dari Malaysia terus (jaringan narkotika) padahal punya hubungan negara. Tapi Malaysia juga tidak seperti yang kita inginkan," ujar Waseso saat rilis penangkapan sabu 10 kg, di kantor BNN, Jakarta Timur, Selasa (25/7).
 
Terbentir undang-undang, selalu dijadikan pihak Malaysia sebagai senjata penindakan kasus narkoba.
 
"Mereka selalu berkelit dengan aturannya. Boleh mereka protes tapi faktanya negara itu tidak care. Kalau Asean itu kan saling bekerjasama antarnegara untuk melawan. Tapi itu (Malaysia) tidak. Kita yang menampung sendiri. Malah jadi pangsa pasarnya. Kena sampahnya (narkoba Malaysia) saja," ujar Waseso geram.
 
Dengan semakin banyaknya para bandar narkoba jaringan Internasional yang masuk ke Indonesia. Waseso meminta kepada masyarakat agar bisa membantu pemerintah dalam upaya untuk melakukan pemberantasan narkoba, terutama di wilayah perbatasan.
 
"Saya ingin mengimbau kepada masyarakat Indonesia bahwa ini kita menghadapi permasalahan narkotika harus serius menangani bersama-bersama. Kalau tidak ini manusia (bandar narkoba) akan trus bekerja mengubah modus operandi," tandasnya.(merdeka-ink)

26 July 2017
Sudah Bekerja Maksimal, Bos Yamaha Masih Heran Lihat Hasil Balap Rossi dan Vinales Bos Yamaha, Lin Jarvis merasa sudah bekerja maksimal terkait kemampuan YZR-M1 musim ini. Namun, Valentino Rossi dan Maverick Vinales masih mendapatkan beberapa masalah pada kuda besinya.

Musim ini Yamaha secara total sudah meraih empat kemenangan dari Sembilan race. Itu didapatkan oleh Vinales sebanyak tiga kali dan Rossi sekali.

Berbeda dengan musim lalu, duet Rossi dan Lorenzo sama-sama meraih tiga kemenangan. Melihat ada kekurangan, lantas Yamaha melakukan perubahan dalam segi sasis atau kerangka mesin motor.

Sayangnya, Jarvis menilai ada salah satu aspek yang harusnya motor Rossi dan Vinales mampu tampil cepat. Ya, jika melihat hasil balapan di GP Catalunya dimana kedua rider mereka tercecer dari lima besar, Rossi finis kedelapan 8 sementara  Vinales ke-10.

“Yamaha sudah mengumpulkan empat kemenangan dari sembilan balapan pertama. Namun kami masih mengalami masa pasang surut,”ujar Jarvis seperti dikutip dari Marca, Rabu (26/7/2017).

“Kami tampil buruk saat di lintasan di mana kami harus kuat, dan jelas itu sedikit mengganggu,”jelasnya.(okezone-ink)
 

26 July 2017
68 Anggota Paskibraka Digembleng Mulai Hari Ini Perayaan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus tinggal hitungan hari. Menghadapi momen sakral bangsa Indonesia, Pasukan Pengibar Bendra Pusaka pun mulia disiapkan oleh Kemenpora sebagai penanggung jawab pembentuk Paskibraka.

Total ada 68 putra dan putri terbaik dari 34 Provinsi di Indonesia menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di PP PON, Cibubur, Timur, mulai Rabu (26/7).

Plt Deputi II Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Jonni Mardizal memegaskan bahwa nama-nama yang terpilih sebanyak 68 tersebut adalah paskibraka yang sudah menjalani penyaringan dari 34 provinsi.

Berbeda dengan tahun lalu yang seleksi dilakukan di tingkat pusat, maka mulai tahun ini seleksi diserahkan ke daerah. Perubahan itu sesuai dengan Permenpora No. 0065 Tahun 2001.

Karena itu, pada 2017 ini jumlah peserta yang dikirim berbeda dengan tahun lalu yang mencapai 136 orang.
Selain itu, kasus yang menimpa Gloria Natapradja Hamel yang tidak bisa ikut dalam pasukan pengibar bendera pusaka lantaran dwikewarganegaraan pada 2016 lalu pun dijamin Jonni tidak akan terulang lagi. Masalah itu jadi perhatian khusus Kemenpora dari segi administrasi perekrutan calonPaskibraka.

"Itu catatan tahun lalu, ada keteledoran dari segi administratif. Sekarang kami tetap pakai persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada," tegasnya di Kemenpora, Selasa (25/7) petang.

Nantinya, selain mendapatkan pendidikan dan latihan tentang baris-berbaris, peserta pusdiklat paskibraka juga bakal menerima banyak materi lain. Mulai dari etika pergaulan, wawasan kebangsaan, manajemen organisasi dan perubahan serta bela negara.

"Setelah menjalankan tugas menaikkan dan menurunkan bendera pusaka, seluruh Paskibraka akan berkunjung ke beberapa instansi pemerintah untuk menggelar apel kebangsaan yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air," tandasnya.(jpnn-ink)

26 July 2017
Koalisi Pendukung Jokowi Kuasai Pansus Angket KPK, Ini Kata Istana Setelah Gerindra menarik diri, kini hanya enam fraksi yang tersisa di dalam Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) DPR. Menariknya, semua berasal dari partai koalisi pendukung pemerintah.

Keenam fraksi itu adalah PDI Perjuangan, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan PAN. Bagaimana respons Istana?
Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Prabowo menyatakan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, eksekutif tidak bisa mengintervensi ranahnya legislatif.

"Terkait hak angket kan presiden sampaikan itu domain DPR, presiden tak bisa intervensi. Itu kewenangan hak konstitusional DPR," kata Johan di kompoleks Istana Negara Jakarta, Selasa (25/7).

Kondisinya menurut dia akan berbeda ketika berkaitan dengan revisi UU KPK. Karena merubah UU ada keterlibatan pemerintah dan DPR, presiden bisa menolak.

"Ketika revisi UU KPK waktu itu kan ada domain presiden. Baru bersikap. Ngerti enggak bedanya? revisi kan ada DPR dan pemerintah," tandas dia.(jpnn-ink)

26 July 2017
Menteri Tjahjo: Apakah Ahmadiyah Itu Agama? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolokembali menegaskan bahwa kolom agama pada kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) harus diisi dengan satu dari enam agama yang diakui di Indonesia. Ketentuan ini berlaku juga bagi warga Ahmadiyah dan penganut aliran kepercayaan.

"Intinya, saya hanya berpegang pada ketentuan undang-undang. Disebutkan, kolom agama di e-KTP diisi dengan agama yang diakui di Indonesia, itu ada enam agama. Ini yang menjadi pegangan saya, itu saja," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (25/7).

"Sekarang pertanyaannya, apakah Ahmadiyah itu agama, apakah aliran kepercayaan itu agama? Kan bukan. Jadi tidak bisa diisi di kolom agama sesuai keyakinan yang mereka anut," ucapnya.

Dengan mengacu ketentuan tersebut, kolom e-KTP warga Ahmadiyah harus diisi dengan Islam. Jika ada pihak yang keberatan atau memaksakan kehendak, ujar Tjahjo, maka dia menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, mantan anggota DPR ini menegaskan, kebijakan tentang kolom agama e-KTP tersebut berlaku umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Artinya, tidak bisa ada kelompok tertentu yang diberi kebijakan khusus. Apalagi kelompok agama dan aliran kepercayaan cukup banyak jumlahnya di Indonesia.

"Kalau memberikan kebijakan pada satu aliran yang lain juga akan menuntut hal yang sama. Banyak loh aliran yang ada. Memang sebagai warga negara berhak mendapatkan KTP, tapi ketentuan lain kan juga ada undang-undangnya, disebutkan aliran ini bukan agama," pungkas Tjahjo.(jpnn-ink)

26 July 2017
Real Madrid Serius Ingin Datangkan Mbappe, Benzema Siap Dilepas Beberapa waktu lalu sempat berembus kabar bahwa Real Madrid siap menggelontorkan dana sebesar 180 juta euro atau sekira Rp2,7 triliun untuk memboyong wonderkid kepunyaan AS Monaco, Kylian Mbappe.

Kendati demikian, nyatanya kabar tersebut disanggah oleh pihak Monaco, yang menegaskan bahwa mereka tidak menerima pemberitahuan apa pun dari pihak Madrid. Terlepas dari kabar tersebut, memang tak bisa dipungkiri bahwa klub berjuluk Los Blancos itu sudah terpincut oleh talenta Mbappe.

Sedikit berbeda dari pergerakan transfer Madrid di musim-musim sebelumnya, pada bursa transfer musim panas ini, klub asal Ibu Kota Spanyol itu lebih tertarik untuk mendatangkan para pemain muda. Terbukti sejauh ini Madrid telah merekrut Dani Ceballos (20) dan Theo Hernandez (19), maka tak menutup kemungkinan pula bila Madrid akan segera menadaratkan Mbappe yang masih 18 tahun.

Kabar kepindahan Mbappe ke Madrid nyatanya memiliki efek domino. Menurut berita yang disampaikan oleh The Hard Tackle, Rabu (26/7/2017), kedatangan Mbappe ke Santiago Bernabeu akan membuat Karim Benzema angkat kaki sebagai gantinya.

Bahkan Madrid dikabarkan telah merilis harga tebus Benzema yang berada di angka 70 juta euro atau sekira Rp1 triliun. Bila kabar tersebut benar adanya, maka Arsenal akan memiliki peluang untuk bisa merekrut pemain yang telah lama mereka idam-idamkan itu.

Kendati demikian, lantaran Arsenal sudah lebih dahulu memboyong Alexandre Lacazette dari Olympique Lyon, maka peluang kepindahan Benzema ke Emirates Stadium itu pun kecil adanya. Hal yang lebih realistis adalah Benzema akan hengkang menuju Monaco. Selain untuk membuat harga Mbappe menjadi lebih murah, beberapa waktu lalu Benzema juga menyatakan keinginannya untuk kembali ke kampung halamannya, yakni Prancis.(okezone-ink)
 

26 July 2017
KPK Bantah Tudingan yang Menyudutkan Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi membantah tudingan dari Muhtar Ependy, orang dekat mantan Ketua MK Akil Mochtar. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengatakan, klaim Muhtar soal ancaman dari penyidik KPK Novel Baswedan Cs sama sekali tidak benar.

Priharsa juga menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka bukan karena dendam maupun ancaman. "Namun dari hasil gelar perkara yang dilakukan banyak pihak seperti penyidik, jaksa penuntut umum dan pimpinan," kata Priharsa, Selasa (25/7) di kantornya.

Menurut Priharsa, penetapan Muhtar sebagai tersangka suap sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang, sudah sesuai prosedur.

Dia menjelaskan, setelah peran Muhtar didalami, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup menaikkan status pengusaha itu sebagai tersangka suap.

"Diambil kesimpulan bahwa ME diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi dalam sengketa pilkada," katanya.

Sebelum dijadikan tersangka suap, Muhtar merupakan terpidana perkara memberikan kesaksian palsu dan mengerahkan saksi untuk memberikan keterangan tidak benar dalam sidang Akil Mochtar.

Muhtar divonis lima tahun penjara. Dia mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, bersama Akil Mochtar yang divonis penjara seumur hidup. Mchtar bisa hadir di Pansus Hak Angket KPK atas izin Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.(jpnn-ink)

Page 3 of 748      < 1 2 3 4 5 >  Last ›