Berita- Info ANDIKA

21 November 2019
Polri Sambut Baik Imbauan Polisi Bertubuh Ideal
Radio ANDIKA - Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan Polri menyambut baik terkait usulan Komisi III DPR RI soal imbauan polisi bertubuh ideal. Ia menyebut anggota Polri dalam menjalankan tugasnya memang memerlukan fisik dan stamina yang prima. "Salah satu indikatornya itu berat badan. Orang yang ingin berat badannya ideal itu tentunya harus olah raga," kata Asep di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.
 
Selain itu dari aspek penampilan, seorang polisi juga mesti memiliki tubuh yang ideal. "Kalau polisi terlalu nampak gendut kan tidak elok dilihatnya. Jadi harus betul-betul ideal," katanya. Terkait akan diterbitkannya surat telegram (TR) Kapolri soal imbauan polisi bertubuh ideal, pihaknya menyatakan hal itu akan dipertimbangkan.
 
"Nanti kita lihat tindak lanjutnya seperti apa," katanya. Menurut dia, selama ini di internal Polri, telah rutin dilakukan tes kemampuan fisik bagi anggota Polri yang diadakan tiap enam bulan sekali.
 
Sebelumnya Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengusulkan agar Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan imbauan polisi tidak berperut buncit. Hal itu diusulkannya saat rapat dengar pendapat dengan Kapolri, di Kompleks DPR RI, Rabu (20/11).(ant-dip)

21 November 2019
Jaga Kamtibmas, Komisi III DPR Ingatkan Polri Bangun Komunikasi
Radio ANDIKA - Komisi III DPR mengingatkan jajaran Polri, khususnya kapolres, untuk bersinergi dan membangun komunikasi dengan para pejabat, baik di tingkat daerah tempatnya bertugas maupun tingkat pusat sesuai dengan tupoksinya untuk menjaga keamanan. Melalui komunikasi yang baik, kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa para kapolres akan lebih banyak mengetahui kondisi terkini di wilayahnya.
 
Terlebih dengan dinamika kembali terganggunya situasi kamtibmas oleh para pelaku berpaham radikalisme hingga terorisme. "Kapolres harus tanggap terhadap kondisi terkini keamanannya. Bagaimana menjaga keamanan lingkungan jika komunikasi dengan pejabat di daerah ataupun tingkat pusat diabaikan. Sementara yang ingin dikomunikasikan adalah mengenai kamtibmas di daerahnya," kata politikus Partai NasDem ini.
 
Bahkan, lanjut dia, Komisi III DPR yang telah melakukan rapat kerja dengan Polri, Rabu (20/11), menyampaikan nama dan status kepada sejumlah kapolres terkait dengan daerah pemilihan. Namun, masih ada yang mengabaikan. "Jika kami sebagai anggota dewan saja bisa diabaikan, bagaimana masyarakat biasa?" tegas Sahroni. Sahroni pun menekankan, "Tanpa adanya komunikasi yang baik maka dapat berimbas pada pengabaian persoalan hukum ataupun menjadi biasnya arus informasi terhadap sebuah peristiwa kejahatan."
 
Ia mencontohkan anggota dewan ketika menerima aspirasi dari masyarakat mengenai kejahatan di daerah tersebut. Sebagai anggota dewan tentunya informasi tersebut harus disampaikan lebih lanjut kepada aparat Polri terkait, dalam hal ini kepada kapolres selaku pimpinan yang seharusnya mengenal baik kondisi keamanan di kota ataupun kabupaten tempatnya bertugas. Selain itu, ketika terjadi kejahatan luar biasa, seperti terorisme, sebagai pimpinan wilayah maka kapolres harus dapat menyampaikan kepada pejabat pemerintah ataupun anggota dewan mengenai kondisi aktual sehingga informasi tidak menjadi bias atau bahkan memunculkan hoaks.
 
Dalam rapat kerja bersama Polri, Sahroni selaku pimpinan Komisi III berpesan kepada Kapolri untuk mengingatkan jajaran tingkat polres agar respontif "jemput bola" dan meningkatkan komunikasi yang baik. "Banyak sudah menyampaikan nama dan posisi, kapolres menganggap enteng," pesannya kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.(ant-dip)

21 November 2019
Politikus Sebut Tidak Ada Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020
Radio ANDIKA - Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Iqbal Wibisono menyebut tidak ada larangan mantan terpidana korupsi untuk berebut kursi kepala daerah/wakil kepala daerah pada pilkada serentak di 270 daerah, 23 September 2020. "Kalaupun DPR RI maupun Presiden bermaksud merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), seyogianya tetap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. di Semarang, Kamis.
 
Dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, kata alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) ini, ada frasa "bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Dengan demikian, kata Iqbal, sepanjang eks koruptor secara terbuka dan jujur mengumumkan bahwa yang bersangkutan bekas narapidana korupsi dan tidak sedang dicabut hak politiknya, bisa menjadi peserta Pilkada Serentak 2020.
 
Setelah ada putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, ada perubahan mengenai persyaratan menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Dalam hal ini, menurut Iqbal, eks koruptor boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Dalam UU No. 10/2016, Pasal 7 Ayat (2) Huruf g disebutkan bahwa calon gubernur/calon wakil gubernur, calon wali kota/calon wakil wali kota, dan calon bupati/calon wakil bupati harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
 
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11), akan mengajukan usulan larangan pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
 
Ketika Iqbal merespons hal itu, sebaiknya KPU mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46 P/HUM/2018 yang menyatakan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) Huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU No. 20/2018 sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum juncto UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(ant-dip)

21 November 2019
Atlet Peraih Emas Di SEA Games Akan Diganjar Bonus Rp200 Juta
Radio ANDIKA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan memberikan bonus bagi atlet peraih medali dalam kejuaraan multieven SEA Games 2019 Filipina dan peraih medali emas akan diganjar Rp200 juta. Dari rilis yang diterima dari Kemenpora pemberian bonus itu tercantum dalam surat keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 64 tahun 2019.
 
Surat itu tertera keterangan pemberian penghargaan olahraga dalam bentuk bonus kepada olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga berprestasi pada penyelenggaraan SEA Games 2019. Surat itu masih ditandatangani Imam Nahrawi selaku Menpora sebelumnya.
 
Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan nilai bonus pada SEA Games kali ini sama dengan yang dianggarkan pada pesta olahraga Asia Tenggara 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. "Bonus sudah siap. Nilainya sama dengan SEA Games sebelumnya," kata Gatot.
Adapun nilai bonus itu sebagai berikut;
1. Atlet tunggal: emas Rp200 juta, perak Rp100 juta, dan perunggu Rp60 juta.
2. Atlet ganda: emas Rp160 juta, perak Rp80 juta, perunggu Rp48 juta.
3. Atlet beregu: emas Rp100 juta, perak Rp50 juta, perunggu Rp30 juta.
4. Pelatih tunggal/ganda: emas Rp100 juta, perak 50 juta, perunggu Rp30 juta
5. Pelatih beregu: emas Rp100 juta, perak Rp65 juta, perunggu Rp39 juta
6. Pelatih medali kedua dan seterusnya: emas Rp50 juta, perak Rp25 juta, perunggu Rp15 juta
7. Asisten pelatih tunggal/ganda: emas Rp60 juta, perak Rp30 juta, perunggu Rp18 juta
8. Asisten pelatih beregu: emas Rp80 juta, perak Rp40 juta, perunggu Rp24 juta.
9. Asisten pelatih medali kedua dan seterusnya: emas Rp30 juta, perak Rp15 juta, perunggu Rp9 juta.(ant-dip)

21 November 2019
BEM-SI tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Radio ANDIKA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menyerukan aksi tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rencananya mahasiswa BEM-SI berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Kesehatan RI di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis. Seruan aksi dengan tanda pagar #TolakKenaikanIuranBPJS disampaikan melalui akun Instagram @bem-si yang diungguh pada Rabu (20/11).
 
Mahasiswa menjadwalkan aksi tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan kantor Kemenkes RI pada pukul 13.00 WIB. Dalam unggahan sosial media instagram @bem_si yang mendapat 9.683 tanda suka itu juga menginformasikan upaya yang telah dilakukan BEM-SI sebelum memutuskan aksi turun ke jalan. BEM-SI melalui koordinator isu kesehatan bersama koordinator wilayah BEM-SI wilayah Jabodetabek dan Banten telah melayangkan surat audiensi terkait kebijakan BPJS Kesehatan pada tanggal 12 November 2019.
 
"Karena kebijakan yang baru-baru ini muncul kepermukaan sangat membebani rakyat Indonesia," tulis admin di lama akun @bem_si Lalu pada 14 November 2019 Koordinator Isu Kesehatan BEM-SI kembali mendatangi kantor Kementerian Kesehatan RI membawa segudang harapan rakyat Indonesia untuk menemui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto guna menindaklanjuti surat pengajuan audiensi
 
Namun, tulis akun tersebut, langkah tersebut tidak membuahkan hasil dikarenakan Menteri Kesehatan tidak ada di tempat dan surat audiensi tidak dihiraukan. "Oleh karena itu maksud baik mahasiswa tidak sejalan dengan tidak adanya i'tikad baik dari Kementerian Kesehatan RI," tulis admin akun @bem_si tersebut. Aliansi BEM-SI Wilayah Jabodetabek-Banten mengundang seluruh mahasiswa dan masyarakat untuk bersatu dan melawan bersama dalam seruan aksi #TolakKenaikanIuranBPJS pada siang ini.(ant-dip)

21 November 2019
Pemkab Kediri Melakukan Diversifikasi Olahan Ikan.
Radio ANDIKA - Pemerintah Kabupaten Kediri, menganjurkan masyarakat melakukan diversifikasi produk olahan ikan, demi meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sujana mengatakan, peringatan Hari Ikan Nasional ini tema yang diambil adalah konsumsi ikan meningkatkan daya saing bangsa. Salah satu strateginya dengan melakukan diversifikasi produk olahan ikan.
 
Pihaknya mengungkapkan berbagai upaya diversifikasi produk olahan ikan bisa dibuat, seperti ekstrak ikan yang bisa dijadikan minuman dawet sehingga anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya. Selain itu, juga terdapat ekstrak ikan gabus, dimana ikan ini dikenal mengandung albumin tinggi yang bisa diolah dan dikemas menjadi kapsul sehingga mudah untuk dikonsumsi. Selain itu, juga terdapat tulang maupun telur ikan yang ternyata bisa diolah menjadi cemilan yang enak. Sekda mengatakan, potensi sumberdaya perikanan di Kabupaten Kediri cukup tinggi.
 
Dari pembenihan sebesar 18,576 miliar ekor, pembesaran ikan hingga lebih dari 18 juta kilogram. Untuk ikan hias juga cukup banyak hingga 297 juta ekor. Capaian itu, berdampak pada kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kediri sekitar 3 persen atau senilai Rp 467 miliar lebih. Pihaknya juga menambahkan pemerintah kabupaten melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi ikan. Dengan itu, diharapkan produksi ikan di kabupaten ini termasuk pemasarannya juga bisa bergerak.(atc)

 
21 November 2019
Peringati Hari Ikan Nasional, Pemkab Kediri Bagikan Ribuan Ikan Cupang
Radio ANDIKA - Memperingati Hari Ikan Nasional (Harkanas) yang ke lima Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perikanan, membagikan 4000 ikan cupang kepada pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas dijalan Pamenang depan Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. 

Selain itu, ikan jenis cupang ini juga dibagikan secara gratis di simpang tiga sekitar lampu traffic light, sebelah timur kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. NUR HAFIDZ, Plt Kepala Dinas Perikanan menjelaskan, kegiatan bagi ikan cupang dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 November. 

Ikan jenis cupang yang dibagikan secara gratis, untuk membantu masyarakat dalam menghadapi musim pancaroba. Sehingga masyarakat yang diberi ikan cupang bisa dipelihara, nantinya bisa membantu untuk memberantas penyebaran jentik jentik nyamuk deman berdarah. (atc/vin)
21 November 2019
Job Fair 2019 Kota Kediri, Gandeng Puluhan Perusahaan.
Radio ANDIKA - Pemerintah Kota Kediri, menggelar job Fair untuk menekan angka pengangguran di Kota Kediri. Untuk menekan angka pengangguran di Kota Kediri, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota Kediri, namun juga dari pihak swasta. Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri KRISTIANTO mengatakan untuk mengurangi angka pengangguran tidak hanya kewajiban Dinkop UMTK saja.

Namun sektor swasta juga berperan. Dinkop UMTK telah mengadakan job fair dengan menggandeng perusahaan - perusahaan serta melakukan pelatihan mandiri kepada ratusan pencari kerja di Kota Kediri. KRISTIANTO menambahkan pada job fair kedua ini dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh 58 perusahaan. Dari job fair ini bisa menyerap lebih dari 2000 pencari kerja. Tentu hal itu, bisa mengurangi pengangguran terbuka di Kota Kediri.(atc/sha)
21 November 2019
Firli Bahuri: Gaji Pegawai KPK Tidak Akan Turun
Radio ANDIKA - Ketua KPK terpilih Irjen Pol Firli Bahuri menjamin gaji para pegawai KPK tidak akan turun meski berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tidak ada kebijakan aneh-aneh, yang pasti seluruh pegawai harus tetap sejahtera, gaji tidak boleh turun, itu yang penting," kata Firli di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Berdasarkan UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK, menyebutkan Pasal 24 berbunyi ayat (2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69B ayat (1) berbunyi Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Firli juga mengaku tidak ikut campur mengenai proses transisi tersebut.

"(Perubahan menjadi ASN) itu adalah kementerian yang mengatur itu. Tentu ada MenPAN, dan ada aturan tertentu. Prinsipnya kita ikuti seluruh aturan dan jangan pernah melanggar aturan," ujar Firli menambahkan.

Firli yang pada Selasa (19/11) dilantik menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam) tersebut, mengaku tidak mau berpendapat lebih lanjut soal rencana alih status pegawai KPK jadi ASN seperti yang diamanatkan dalam UU No. 19 tahun 2019.

"Saya tidak mau merespons yang saya tidak tahu. Saya tidak mau berandai-andai karena memilih itu adalah hak, pindah alih status ASN silakan, yang mau lain terserah, jangan tanya saya, saya tidak bisa jawab," ucap Firli.

Sedangkan terkait kedatangannya ke Istana Kepresidenan, Firli mengaku tidak bertemu secara pribadi dengan Presiden Jokowi. "Tidak ada 4 mata, di depan istana kok bertemunya," tambah Firli.

Pertemuan itu menurut Firli hanya membahas soal kenaikan pangkat TNI dan Polri.

"Tentu kenaikan pangkat adalah amanah dan kepercayaan bangsa melalui kepala negara sehingga Presiden menyampaikan beberapa tantangan yang harus dihadapi TNI dan Polri. Yang paling penting dalam menghadapi tantangan apa pun, TNI dan Polri harus solid, kita mendukung sepenuhnya situasi politik yang aman, kondusif, keamanan terjamin sehingga investasi bisa tumbuh," tutur Firli.

Irjen Firli Bahuri terpilih secara aklamasi yaitu mendapat 56 suara Komisi III DPR sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 pada 13 September 2019 dini hari. Firli tercatat pernah menjabat sejumlah jabatan penting yaitu sebagai ajudan Wakil Presiden RI Boediono. Ia kemudian menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karopaminal Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Karodalops Sops Polri, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kapolda NTB, Deputi Penindakan KPK (2018-2019) sebelum dipercaya sebagai Kapolda Sumsel (2019).

Firli sebelumnya pernah menuai kontroversi karena disebut melakukan dua kali pertemuan dengan gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi 12 dan 13 Mei 2018 padahal pada sejak 2 Mei 2018 KPK melakukan penyelidikan dugaan TPK terkait kepemilikan saham pemerintah deaerah dalam PT NNT pada tahun 2009-2016. Pertemuan selanjutnya terkait kasus berbeda yaitu kasus suap terkait dana perimbangan daerah dengan tersangka Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. (ant-art)
20 November 2019
Mendikbud Minta Google Prioritaskan Indonesia Untuk Digitalisasi
Radio ANDIKA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem menitipkan pesan kepada Google  Indonesia terkait pembangunan teknologi dan digitalisasi bagi berbagai keperluan sehari-hari, tak terkecuali pendidikan. Menurut Nadiem, demi meraih cita-cita Indonesia maju dan sumber daya manusia yang unggul, Indonesia memerlukan jalan pintas atau shortcut digitalisasi lewat teknologi.
 
Ia meminta perusahaan teknologi raksasa itu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara prioritas bagi kemajuan ekosistem digital melalui program terbaru Google bertajuk "Bangkit", yang baru saja diluncurkan di Jakarta, Rabu. "Untuk Google, saya meminta agar menjadikan Indonesia prioritas pertama di dunia. Kita memiliki kabinet yang siap berkolaborasi. Kita punya animo dan OKR (Objectives and Key Results) yang mulai kita implementasikan," kata Nadiem di sela-sela acara Google for Indonesia.
 
Lebih lanjut, ia mengajak Google untuk bekerja sama dengan pemerintah. Menurut mantan CEO Gojek itu, pemerintah siap berkomitmen penuh untuk mendukung program itu.  Ia juga meminta kepada perusahaan mesin pencari terbesar di dunia itu untuk meningkatkan skala yang lebih besar agar teknologi digital dapat dijangkau oleh anak-anak melalui "Bangkit". "Skalanya jangan kecil. Jangan cuma 300 (anak), kita harus berpikir bagaimana program ini bisa sampai 300 ribu anak. Jangan pesimistik," kata dia.
 
Peran teknologi Nadiem nilai memiliki keterkaitan yang dekat dengan anak-anak, sumber daya manusia, maupun pengguna teknologi itu sendiri. Ia berharap teknologi dapat menggugah kapabilitas dan skalabilitas individu menjadi lebih berdampak luas, produktif, efisien, dan juga user centric (berfokus pada pengguna).
 
"Yang lebih penting dari perangkat lunak adalah bagaimana teknologi membentuk manusia, meng-enhance kapabilitas manusia untuk berkarya ke tingkat yang lebih tinggi," ujarnya. "Dalam membangun teknologi, cara kerja kita harus beda. Bukan hanya dari produk tapi dari cara kita membangun, mengasah teknologi itu menjadi user centric," lanjut Nadiem. (ant-dip)

Page 3 of 742      < 1 2 3 4 5 >  Last ›