Berita- Info ANDIKA

10 May 2017
Kementerian Perhubungan Turunkan Tim Kaji Kelayakan Proyek Bandara di Kediri

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih melakukan studi terkait pembangunan Bandara di Kediri, Jawa Timur. Rencanannya, Bandara di Kediri, Jawa Timur akan dibangun oleh swasta yakni, PT Gudang Garam Tbk (GGRM).
 
"Jadi ini (Bandara di Kediri) masih preview," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.
 
Agus menuturkan, pembangunan bandara baru di wilayah Kediri akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Pulau Jawa bagian selatan. Sebab, menurut dia, selama ini kegiatan perekonomian hanya terpusat di Pulau Jawa bagian utara dan tengah.  
 
"Kami ingin mengkoneksikan. Jawa itu kan yang ramai sebenarnya Jawa bagian utara, sama bagian tengah, bagian selatan masih kosong," katanya. 
 
"Nah untuk memajukan masyarakat di tepian Jawa bagian selatan, beberapa bandara akan dibangun. Misalkan, mulai dari barat ada Pandegalang Selatan, geser ke sini ada Sukabumi Selatan, dan Tasikmalaya, terus sampai ke Jawa Timur," lanjutnya. 
 
Namun, Agus tidak memberitahukan kapan studi pembangunan Bandara di Kediri selesai dilakukan. Saat ini, kata dia, studi yang dilakukan masih menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan Bandara di Kediri.
"Kita sebenernya mencari tempat manakah yang cocok. Jadi kita masih dalam rangka studi mana daerah Jawa Timur yang potensial," tandasnya. 
 
Sebelumnya, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) menyampaikan minatnya membangun sebuah bandara di Kediri. GGRM sendiri saat ini sudah mengelola bisnis pesawat charter di Kediri dengan nama Surya Air. 
 
Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan, pada dasarnya pemerintah memperbolehkan jika pihak swasta ingin membuat bandara, apalagi tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi daerah sekitar.
"Boleh-boleh saja, silahkan saja kalau memang ada uangnya," kata Budi Karya.(tribun-dis)
 

10 May 2017
Terindikasi Melanggar Tindak Pidana Pajak, Ini Kata Fadli Zon Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah temuan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/5/2017).
KPK menemukan nota dinas yang menjelaskan bahwa Fadli Zon diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2013 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.
"Saya enggak tahu menahu itu. Saya memang sedang mengurus SPT saya saat itu. Kemudian saya ikut tax amnesty kan," ujar Fadli di sela-sela kunjungan kerja ke lembaga pemasyarakatan (lapas) Gunung Sindur, Bogor, Rabu (10/5/2017).
Ia menegaskan dirinya selalu melaporkan SPT. Namun ia mengakui pada 2011-2015 terlambat melaporkan SPT, tetapi Fadli mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak.
Ia juga menyatakan sedianya tak perlu dipermasalahkan bila ada selisih sedikit dalam pelaporan SPT.
Menurut Fadli, yang terpenting adalah diriya membayar pajak. Saat ditanya apakah pajak pribadinya pada tahun 2011-2015 baru dibayarkan pada saat tax amnesty, Fadli membenarkan.
"Iya, Itu pake tax consultant. Tapi saya enggak pernah minta bantuan. Saya juga enggak kenal dia (Handang)," lanjut Fadli.
Dua Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah diduga terindikasi melakukan tindak pidana pajak.
Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti berupa nota dinas yang dimiliki terdakwa Handang Soekarno.
Nota dinas tersebut kemudian dibenarkan oleh Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Dadang Suwarna, yang menjadi saksi untuk Handang.
"Betul ada nota dinas," kata Dadang. Nota dinas yang ditunjukkan jaksa mencantumkan sejumlah nama wajib pajak, baik berupa perorangan maupun korporasi.
Dua di antaranya adalah wajib pajak atas nama Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Dalam nota dinas dijelaskan bahwa Fadli Zon diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPh orang pribadi atas nama Fadli Zon, untuk tahun pajak 2013 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.
Dalam catatan lain, Fadli Zon ditulis tidak menyampaikan SPT dari tahun 2011 sampai 2015. (Kompas-GK)
10 May 2017
Hizbut Tahrir Indonesia Menolak Dibubarkan, Apa Kata Wiranto? Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengomentari pernyataan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto yang menolak pembubaran HTI dan membantah semua tuduhan pemerintah.
Menurut Wiranto, HTI memiliki hak untuk menolak dan membantah tuduhan berideologi anti-Pancasila.
"Penolakan itu biasa. Itu upaya hukum yang bersangkutan," ujar Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).
Namun, Wiranto menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki cukup bukti sebagai dasar pengajuan pembubaran ke pengadilan.
Dia memastikan pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah hukum terkait pembubaran HTI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
"Pemerintah sudah punya cukup bukti dari berbagai aktivitas yang dilakukan itu sudah cukup bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah hukum untuk mengamankan negeri kita sendiri," ucap Wiranto.
"Ditunggu saja proses hukumnya. Kan proses itu tidak satu atau dua hari selesai," tambahnya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia secara resmi menyatakan menolak upaya pembubaran HTI oleh pemerintah.
Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menilai langkah pemerintah itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sementara, HTI merupakan organisasi legal berbadan hukum perkumpulan dengan nomor AHU-0000258.60.80.2014 tertanggal 2 Juli 2014.
"Kami menolak keras pembubaran HTI karena alasan pemerintah tidak berdasar sama sekali," ujar Ismail saat memberikan keterangan pers di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2017).
Ismail menjelaskan, secara faktual selama lebih dari 20 tahun HTI mampu melaksanakan kegiatan dakwahnya secara tertib dan sesuai prosedur. Oleh sebab itu, Ismail menilai tuduhan bahwa kegiatan HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat sebagai tuduhan yang mengada-ada.
 
Selain itu, sebagai organisasi dakwah, Ismail menuturkan kegiatan HTI pada umumnya adalah berdakwah. Semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah, merupakan materi dalam ajaran Islam.
Dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, kata Ismail, secara jelas menyatakan Islam tidak termasuk ke dalam paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, lanjut dia, ideologi yang diusung oleh HTI tidak bertentangan dengan Pancasila.
"Sebagai organisasi legal, HTI punya hak konstitusional untuk berdakwah," tutur Ismail. (Kompas-GK)
10 May 2017
Navas Tak Diperlakukan Dengan Baik, Higuita Cibir Madrid Salah satu penjaga gawang legendaris, Rene Higuita, memberikan tanggapannya terkait perlakuan Real Madrid kepada kiper mereka, yakni Keylor Navas. Ia meminta agar klub berjuluk Los Merengues itu mengapresiasi usaha Navas selama ini.
 
Sebagaimana diketahui, karier Navas di Madrid memang selalu dihantui kehadiran David de Gea. Terlebih, De Gea sejatinya memang hampir ditukar dengan mantan kiper Levante tersebut, sebelum terjadi kesalahan di proses administrasi, yang membuat transfer batal
 
Padahal jika dilihat, penampilan Navas di bawah tiang gawang Madrid sebenarnya tidak terlalu buruk, bahkan cenderung luar biasa. Namun pihak Madrid seolah-olah tak pernah melihat penampilan apik Navas tersebut. Hal itulah yang membuat Higuita kecewa berat kepada Madrid.
 
“Sungguh perlakuan yang tidak adil untuk Keylor Navas, yang setiap musim hidup di bawah tekanan datangnya David de Gea, yang tidak memberinya jaminan untuk terus bermain di tim,” ucap Higuita.
 
“Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa berkonsentrasi di tiap laga. Kejujuran, kesehatan mental, dan konsentrasi, dan terlebih lagi di tim sebesar Real Madrid. Tidak ada tim yang diperlakukan begitu kasar seperti Keylor Navas, meski ia merupakan salah satu kiper terbaik dunia,” lanjutnya.
 
“Mereka seharusnya membantah semua rumor mengenai kedatangan kiper baru, untuk membuat pemain mereka tenang. Bukan sesuatu yang benar ketika anda merasakan ancaman, bahwa akan ada pemain lain yang bakal menggantikan Anda,” tuntas pria berpaspor Kolombia tersebut.(okezone-dis)


 
10 May 2017
Franz Magnis: tak Hormati Pancasila dan Simbol-simbolnya Tidak Boleh Diberi Tempat di Indonesia Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak 'diserang' ideologi transnasional. Bahkan kini ideologi-ideologi telah menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu ideologi Pancasila.

"Di luar nilai kebangsaan dan agama, bila ada ideologi atau paham yang tidak menghormati NKRI dengan Pancasila dan simbol-simbolnya tidak boleh diberi tempat di Indonesia. Itu sama dengan Marxisme dan Leninisme," kata tokoh kebangsaan Romo Franz Magnis Suseno.

Menurutnya, Indonesia dibangun dari sendi-sendi keberagaman baik dari suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Dan sejauh ini keberagaman justru menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi upaya-upaya yang ingin memecah belah NKRI.

Karena itu, di tengah kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, Romo mengajak seluruh bangsa untuk melakukan introspeksi demi untuk membendung dan memerangi ideologi transnasional, apalagi yang menggunakan 'kendaraan' agama. "Apalagi ideologi itu terbukti sudah diselundupkan melalui perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Kalau tidak cepat diatasi, ini bisa mensubversikan bangsa Indonesia," ujar Romo Magnis.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto mengumumkan pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ada tiga alasan yang mendasari keputusan itu yaitu pertama sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.(tribun-dis)
10 May 2017
42 Warga Blitar Keracunan Seusai Konsumsi Es Dawet

Hingga kini, tujuh dari 42 korban keracunan es dawet (dawet gempol) masih dirawat di Puskesmas Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Sementara, pihak kepolisian membawa sampel makanan ke laboratorium forensik untuk diuji kandungan zatnya.

Dari 14 korban keracunan yang harus menjalani rawat inap di Puskesmas Boro, kini tinggal tujuh korban yang masih menjalani perawatan oleh tim medis. Sementara, 35 pasien lainnya kini sudah dipulangkan karena kondisinya membaik.

YAYUK, salah satu korban yang masih dirawat mengaku merasakan mual dan pusing sehingga belum diizinkan untuk pulang. YAYUK juga masih harus menjaga suami dan tiga anaknya yang juga menjadi korban keracunan.
Kapolres Blitar AKBP SLAMET WALOYA mengatakan, pihak kepolisian kini sudah membawa sampel es dawet yang membuat 42 warga Desa Ngrendeng mengalami keracunan. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus keracunan massal yang diduga akibat es dawet ini.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 42 warga Desa Ngrendeng dilarikan ke Puskesmas Boro akibat keracunan seusai meminum es dawet yang dijual di Pasar Ngrendeng. (sindo-adr)

10 May 2017
Kecelakaan di jalan raya Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kediri Kecelakaan telah terjadi di Desa Kedungmalang Kecamatan Papar Kediri. Kecelakaan ini mengakibatkan satu pengendara sepeda motor meninggal dunia.

Aiptu Eko Teguh, Anggota Unit Laka Satlantas Polres Kediri mengatakan, yang terlibat kecelakaan antara pengendara sepeda motor Honda Vario nopol F 6510 FG yang dikendarai Totok Supangat, warga Jl. Bougenville Tulungrejo Pare dengan mobil pick up Daihatsu Grand Max nopol AG 8118 AG yang dikemudikan Wijaya, warga Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kediri.

Kecelakaan bermula saat pick up Grand Max berjalan dari arah Papar menuju Pare, sampai di lokasi kejadian ada pengendara sepeda motor yang juga dari arah sama mengerem mendadak. Sehingga Wijaya pengemudi pick up Grand Max berusaha mengerem dan menghindari tabrakan. Namun mobil yang dikemudikan oleng kekanan dan menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan yang di kendarai Totok. Akibat tabrakan Totok terpental hingga masuk ke sungai tepi jalan.

Akibat benturan keras, Totok meninggal dunia dilokasi kejadian dan sepeda motornya ringsek. Dengan bantuan warga jenazahnya langsung dibawa ke RSUD Pelem Pare Kediri, untuk dilakukan visum. Sementara pihak keluarga Totok juga sudah mendatangi rumah sakit. Kasunya kini ditangani Unit Laka Satlantas Polres Kediri.(ikj)
10 May 2017
Soal Vonis Ahok, Luhut: Terbukti Pemerintah Tak Ikut Campur Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengomentari vonis Ahok. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan 2 tahun penjara karena terbukti melakukan penistaan agama.

Luhut mengatakan masyarakat harus menghormati keputusan majelis hakim tersebut. "Kita harus hormati hukum. Ya sudah. Soal masalah hukum, saya kan bukan ahli hukum, nanti tanggapan (orang) macam-macam," kata Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2017.

Putusan hakim yang memvonis Ahok dua tahun penjara, menurut Luhut, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah terbukti tidak mengintervensi kasus yang menjerat Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Ada pihak-pihak yang menuduh pemerintah mencampuri, kan terbukti bahwa kita enggak mencampuri. Enggak ada alasan menuduh pemerintah seperti itu," ujar Luhut.

Luhut mengatakan pemerintah hanya ingin masyarakat tidak main hakim sendiri. Ada proses sebelum seseorang dijebloskan ke dalam penjara. "Kan pengadilan yang menentukan. Jangan seperti dulu, harus masuk penjara. Kalau semua pengadilan jalanan, negara ini jadi negara apa?"

Dengan dijatuhkannya vonis tersebut kepada Ahok, Luhut menilai, pengadilan telah melakukan tugasnya. "Kita enggak intervensi kok. Yang dituduh-tuduh segala macam itu kan malah kelihatan jadi fitnah," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu.

Setelah majelis hakim menjatuhkan vonis Ahok, Luhut meminta masyarakat untuk tidak lagi berkelahi satu sama lain. "Semua orang kan capek. Masa kita mau membangun kebencian anak bangsa? Enggak elok juga itu. Yang penting kita harus melihat negeri ini jadi baik. Itu kan yang paling penting," tuturnya.(tempo-ink)
 

10 May 2017
Perajin Gerabah Tradisional Keluhkan Stagnasi Harga Jual Sejumlah perajin gerabah tradisional di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengeluhkan stagnasi harga jual produk kerajinan mereka sebagai dampak membanjirnya produk gerabah modern berbahan logam dan plastik.

"Dari dulu harganya nyaris tidak berubah. Naik sedikit saja jualnya sudah susah, padahal pangsa pasar telah kami perluas hingga luar Jawa," ujar Yatemi, pelaku UKM gerabah dapur berbahan tanah liat di Dusun Kates, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung, Selasa.

Ia menunjukkan produk cobek buatan dari tanah liat hasil kerajinan warga ukuran kecil yang nilai jualnya Rp700 per buah. Harga itu nyaris tidak banyak berubah dibanding lima tahun sebelumnya yang dipatok Rp600 per buah.

"Naik Rp100 saja beratnya minta ampun. Padahal berbagai kebutuhan bahan pokok naik, bahan baku dan kayu bakar juga naik," ujarnya.

Suwaji, pelaku usaha kerajinan gerabah tradisional lainnya menuturkan, dalam satu tahap proses produksi yang memakan waktu sekitar 15 hari hingga proses pembakaran, omzet penjualan tidak lebih dari Rp750 ribu.

pendapatan kotor itu dengan asumsi volume produk kerajinan gerabah beraneka jenis dan ukuran sekitar 900-1.000 buah.

"Tidak ada pilihan lain, karena memang pekerjaan kami di sini hanya ini (membuat gerabah tanah liat)," ujar Waji.

Selain cobek, beberapa jenis ukuran gerabah yang dibuat warga Dusun Kates biasanya berupa kuali, kendi atau tempat minum tradisional, tungku kecil untuk memasak dengan bahan bakar arang, hingga sejenis wajan atau penggorengan kuno.

"Hampir semua warga di Dusun Kates yang mencapai 50 KK lebih ini memiliki usaha dan keahlian yang diwariskan secara turun-temurun," ujarnya.

Untuk penjualan, gerabah tradisional buatan tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal juga untuk memenuhi permintaan pasar di Kalimantan, Sumatera dan sebagian Bali.

"Sudah ada pedagang besar yang ambil lalu dijual lagi ke beberapa kota di Kalimantan, Sumatera dan Bali. Pedagang besar ini juga mengambil hasil kerajinan gerabah batu di Wajak Kidul (Boyolangu) untuk di kirim ke luar Jawa," kata beberapa perajin lainnya.  (antarajatim.com-ikj)
10 May 2017
Wujudkan BBM Satu Harga, Pertamina Butuh Rp 2 T per Tahun PT Pertamina (Persero) optimistis mampu mencapai target bahan bakar minyak (BBM) satu harga sesuai imbauan Presiden Joko Widodo sebelum 2019.

Untuk menerapkan kebijakan BBM satu harga di 145 wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, Pertamina memperkirakan biaya yang dibutuhkan lebih dari Rp 2 triliun per tahun.
“Target awal program itu sampai dengan 2019 baru bisa semua lokasi terpenuhi. Namun, kami akan mempercepat realisasi itu,” kata Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Toharso di Jakarta. Senin (8/5).

Menurut Toharso, kendala yang dihadapi Pertamina, khususnya bagian pemasaran adalah kesulitan mencari pengusaha atau investor yang mau membangun SPBU di daerah terpencil.
Umumnya, sarana untuk mencapai lokasi tidak melalui darat, melainkan harus melalui udara.

Toharso mencontohkan biaya untuk mengangkut BBM ke perbatasan Kalimantan sebesar Rp 38 ribu per liter.
Ongkos itu untuk menyewa pesawat dan membayar pilot yang tidak kecil.

BBM sebanyak empat ton atau 4.000 liter ini diangkut dari Tarakan ke perbatasan ke Kalimantan.

Dia menambahkan, ongkos angkut untuk program BBM satu harga murni dana Pertamina.
“Tidak ada efisiensi di proyek ini, tapi kami harus menjalankan program ini, karena ini amanah pemerintah. Rakyat punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia,” katanya.

Dengan adanya imbauan BBM satu harga, Pertamina harus menyeragamkan harga BBM sama dengan harga BBM penugasan. Yakni untuk solar Rp 5.150 per liter dan premium Rp 6.550 per liter.

Dia menambahkan, ongkos angkut untuk program BBM satu harga murni danaPertamina.
“Tidak ada efisiensi di proyek ini, tapi kami harus menjalankan program ini, karena ini amanah pemerintah. Rakyat punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia,” katanya.(jpnn-ink)
 

Page 51 of 748     ‹ First  < 49 50 51 52 53 >  Last ›