Lintas Jawa Timur

20 September 2018
Di Jatim, Hanya Kota Kediri yang Tak Buka Pendaftaran CPNS
Jatim menyiapkan lebih dari 16.000 kuota penerimaan CPNS 2018. Namun ada satu kabupaten/kota yang tidak menyediakan kuota untuk CPNS, yaitu Kota Kediri.

Pj Sekdaprov Jatim Jumadi mengatakan hal ini terjadi lantaran Kota Kediri memang tidak mengusulkan formasi dan kuota yang dibutuhkan untuk CPNS.

"Hal ini dikarenakan Kediri memang tidak mengusulkan kuota," ungkap Jumadi saat jumpa pers di Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (19/9/2018).
 
Bahkan Sumadi menyebut, Kota Kediri menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia yang tidak mendapatkan alokasi kuota CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno menambahkan, keputusan Kota Kediri untuk tidak mengajukan formasi karena memang Pemkot Kediri belum memerlukan tenaga baru. Anom merinci hal ini terjadi karena jumlah PNS yang pensiun di tahun ini hanya sebanyak 3 orang.

"Kediri tahun ini yang pensiun cuma tiga orang. Dengan segala pertimbangan mereka tidak ikut dalam formasi tahun ini. Jadi kalau misal diadakan seleksi, malah berat di ongkos," papar Anom.

Tak hanya itu, sistem zero growth yang kini diterapkan dalam pemerintahan menjadi landasan keputusan Pemkot Kediri untuk tidak membuka kuota CPNS. Sistem ini merupakan upaya untuk menjaga kestabilan keuangan negara dengan cara menerima CPNS ketika ada PNS yang pensiun.

Itu berarti bila ada kuota yang kosong, maka akan diisi, namun lain halnya jika tak ada kuota kosong, pemerintah tak akan melakukan penambahan.

"Jadi tidak ada tambahan PNS. Oleh karena itu Pemkot Kediri tidak mengusulkan," pungkas Anom.(Hilda Meilisa Rinanda - detikNews/jko)
20 September 2018
13 Eks DPRD Tersangka Korupsi Masih Tercatat Dalam DCS Pemilu 2019
Sebanyak 13 eks anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus APBD perubahan tahun 2015 oleh KPK beberapa waktu yang lalu, hingga menjelang penetapan DCT ternyata masih belum dicoret. Mereka juga belum mengundurkan diri dari kepesertaannya dalam Daftar Calon Sementara Pemilu 2019.

Menurut Zaenudin Ketua KPU Kota Malang, sudah 7 orang eks anggota DPRD Kota Malang yang dijadikan tersangka telah mundur atau dicoret kepesertaannya.

Partai yang sudah melakukan pencoretan keikutsertaan tersangka eks DPRD Kota Malang, ialah Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PDIP.

Sementara masih ada 7 partai yang belum melakukan pencoretan tersangka korupsi  dalam DCS. Yakni Hanura, PAN, Gerindra, PKB, PPP, PKS, dan Demokrat .

"Bagi tersangka korupsi yang belum dipecat maupun belum mengundurkan diri dari partai , maka KPU akan tetap memasukkan dan menetapkan dalam Daftar Calon Tetap," kata Zaenudin.

Perlu diketahui, terdapat 20 mantan anggota DPRD Kota Malang yang dijadikan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap APBD perubahan tahun 2015. Nama mereka sebagaian masih terdaftar dalam pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang.(Ali Makhrus-Pojokpitu.com/jko)
20 September 2018
Warga Gunung Semeru Minta Hujan dengan Ritual Ojung
Berharap turun hujan, warga di lereng Gunung Semeru, Lumajang, menggelar ritual Sampyongan atau ritual Ojung di lapangan terbuka, Rabu siang. Tak seperti biasanya, ritual Ojung kali ini diawali dengan arak-arakan para pemain dan gunungan kue, dari rumah sesepuh desa setempat.
Iring-iringan puluhan peserta Ojung lengkap dengan rotan di tangan. Aneka gunungan kue dan kesenian reog ini menjadi hiburan gratis bagi warga Desa Tambahrejo, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Setelah keliling desa, iring-iringan peserta Ojung tersebut, berakhir di lapangan desa setempat.
 
Sebelum bertanding, dukun desa terlebih dahulu memanjatkan doa bersama, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan terkabul doanya, yakni turun hujan. Bagi warga Desa Tambahrejo, tradisi ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
 
Dengan menggunakan media rotan, peserta yang terdiri dari dua orang ini, saling pukul secara bergantian. Uniknya, peserta tidak sembarangan memukul lawan, namun pada bagian punggung saja. Meski saling pukul, namun tidak ada dendam diantara mereka usai betanding.(Achmad Arif-Pojokpitu.com/jko)
20 September 2018
Bawa Sabu, Dua Pemuda Diringkus Polisi
Selang 2,5 jam pasca mengamankan dua pelaku penyalahgunaan narkoba jenis pil double L, anggota Satnarkoba Polres Mojokerto kembali mengamankan dua pelaku. Keduanya kedapatan memiliki narkoba jenis sabu.

Kasubbag Humas Polres Mojokerto, AKP Zainal Arifin mengatakan, keduanya diamankan pada Rabu (19/9/2018) sekira pukul 20.00 WIB di halaman parkir rumah makan yang terletak di Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

"Yakni M Safianto, umur 29 tahun warga Desa Randubango, Kecamatan Mojosari dan Zainudin Abdullah, umur 24 tahun warga Dusun Ketok, Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto," ungkapnya, Kamis (20/9/2018).

Dari pelaku M Safianto diamankan satu paket sabu kemasan plastik klip diisolasi plastic warna hitam, handphone (HP) merk Nokia warna hitam dan uang tunai Rp100 ribu. Dari tangan Zainudin Abdullah diamankan HP merk Vivo warna hitam dan uang tunai Rp300 ribu.

"Keduanya ditangkap karena terbukti menguasai narkotika I bukan tanaman jenis sabu. Keduanya dijerat Pasal 114 ayat (1) subs 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika," jelasnya.(Misti P.-Beritajatim.com/jko)
20 September 2018
 Rp 450 Juta yang Buat Polwan Ipda SR Kena Ciduk Rekannya Sendiri
Uang sebanyak Rp 450 juta diserahkan begitu saja oleh MA (Mimid Achmid) kepada Ipda SR. MA ingin dua cucunya bisa masuk polisi berbekal uang tersebut dengan menitipkannya ke polwan tersebut. MA berharap status SR sebagai polisi yang berdinas di Propam Polda Jatim bisa membuat cucunya masuk menjadi anggota polisi.

Namun harapan MA tinggal harapan. Tak hanya kehilangan harapan karena cucunya yang gagal masuk polisi, MA juga kehilangan uang ratusan juga tersebut. Niat baik dengan meminta uangnya ke SR juga tak bersambut, yang membuat MA terpaksa melapor ke Propam Polda Jatim.

"Memang benar telah kami lakukan penangkapan, dan sekarang pelaku sedang dalam pemeriksaan dan penahanan," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera saat dihubungi detikcom, Rabu (19/9/2018).

Barung mengatakan kasus ini bermula pada Oktober 2017. saat itu SR diduga menjanjikan kepada korban, MA (Mimid Achmid), bahwa dua cucunya bisa lulus tes masuk bintara Polri. Sebagai imbalannya, SR meminta uang sejumlah Rp 450 juta.

Uang tersebut akhirnya ditransfer korban secara bertahap. Korban mengaku sudah tiga kali melakukan transfer dengan nominal Rp 40 juta, Rp 260 juta, dan RP 150 juta. Namun saat rekrutmen reguler di Polda Jatim pada Maret 2017, dua cucu korban justru tidak lulus tes. Mengetahui dirinya ditipu, korban sempat protes dan SR menjanjikan untuk mengembalikan uang tersebut.

Namun janji SR tinggal janji. SR tak juga mengembalikan uang korban. Korban sempat mendatangi rumah SR di Jalan Ngagel Wasono, namun tak mendapat respons. Lama menunggu, korban akhirnya melaporkan SR. SR mengaku uang itu digunakan untuk keperluan pribadinya. Pengakuan sementara SR menyebutkan bahwa perbuatan itu dilakukannya sendiri.

"Berdasarkan keterangan Propam, statusnya dia sudah dinonaktifkan dan mengakui perbuatannya. Yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan secara kode etik. Pertama, Kalau terbukti melanggar kode etik maka akan dilakukan sidang kode etik, sanksinya bisa pecat. Kedua, akan dilimpahkan perkaranya ke reskrim. Untuk dilakukan yang namanya tindak pidana penyalahgunaan wewenangnya," kata Barung.

Berkaca pada kasus ini, Barung meminta masyarakat agar tak percaya dengan iming-iming yang mengaku bisa memasukkan seseorang menjadi polisi. Jangan percaya bahkan kepada polisi sekalipun untuk hal ini. Barung menegaskan bahwa penerimaan atau rekrutmen anggota Polri dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Setiap tahapan penerimaannya akan langsung diumumkan di lokasi, saat itu juga.

"Tidak ada lagi jeda waktu atau celah untuk melakukan hal-hal curang yang berkaitan. Rekrutmen ini juga disaksikan baik peserta, orang tua, maupun lembaga lainnya yang diundang ke kepolisian dalam rangka transparansi itu," lanjut Barung.

Barung juga meminta masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan penerimaan rekrutmen polisi agar segera melapor. Tak perlu takut melapor meski tertipu oleh calo yang seorang polisi. Barung menegaskan pihaknya akan memproses semua laporan, baik yang menyangkut eksternal maupun internal polisi.

"Laporkan kepada kami bila ada siapa saja baik eksternal maupun internal kepolisian jika ada yang melakukan hal seperti itu," tandas Barung.(Imam Wahyudiyanta - detikNews/jko)


 
19 September 2018
Banyak Hutan Terbakar, Perhutani Merugi Rp 200 Juta
Kebakaran hutan yang terjadi selama musim kemarau hingga sekarang, membuat Perhutani Nganjuk terus merugi. Ada 167 hektar hutan yang terbakar, dan perhutani mengalami kerugian Rp 200 juta.

Kebakaran hutan Nganjuk, sejak bulan Juni hingga September ini. Kebakaran hutan seluas 167 hektar itu, tersebar di 5 BKPH, dari Kecamatan Brebek hingga wilayah BKPH Wengkal Nganjuk Utara.

Menurut Bambang Cahyo Purnomo, Adm Perum Perhutani Nganjuk, selain pohon jati yang tebakar, api juga menghanguskan tanaman kayu putih.

"Diduga kebakaran disebabkan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab untuk membakar hutan guna kepentingan berburu hewan liar," jelas Bambang.

Pihak perhutani sudah membentuk Satgas kebakaran hutan, yang bekerja sama dengan BPBD dan polisi dan TNI, sebagai tim reaksi cepat.

Serta Perum Perhutani Nganjuk akan melakukan kerjasama dengan warga sekitar hutan untuk menanam pohon sengon dengan sistem bagi keuntungan. "Tujuannya menanamkam pemahaman bersama akan pentingnya hutan yang harus dilindungi," kata Bambang.(Achmad Syarwani-Pojokpitu.com/jko)
19 September 2018
Pilkades Serentak, Kapolres Mojokerto Turun Langsung Cek Pengamanan
Kapolres Mojokerto, AKBP Leonardus Simarmata turun langsung memantau proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di wilayah hukum Polres Mojokerto. Ada enam desa di wilayah hukum Polres Mojokerto yang menggelar Pilkada.

Kapolres bersama-sama dengan forkopimda memantau langsung beberapa desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak. Pemantauan dilakukan untuk memastikan proses Pilkades serentak di wilayah hukum Polres Mojokerto berjalan aman dan kondusif.

Beberapa desa yang menyelenggarakan Pilkades yakni Desa Pekukuhan di Kecamatan Mojosari, Desa Lengkong di Kecamatan Mojoanyar, Desa Kesemen di Kecamatan Ngoro, Desa Sumbergirang dan Mlaten di Kecamatan Puri serta Desa Kalikatir di Kecamatan Gondang.

Kapolres Mojokerto, AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, pengamanan Pilkades serentak di wilayah hukum Polres Mojokerto kali ini sekaligus sebagai momen warming up dan latihan kesiapsiagaan anggota Polri khususnya Polres Mojokerto menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kali ini, personil Polres Mojokerto yang diturjunkan sebagai petugas pengamanan Pilkades di enam desa tersebut sebanyak 179 personil," ungkapnya, Rabu. (Misti P.-Beritajatim.com/jko)
19 September 2018
 Pedagang Bakso di Malang Panjat Pohon Kenitu, Tak Disangka Peristiwa Ini Harus Dialaminya

Purnomo (30) seorang pemuda yang sehari-hari berjualan bakso keliling tewas setelah terjatuh dari pohon Kenitu, Rabu (19/9/2018).

Purnomo mengalami luka serius setelah terjatuh dari pohon kenitu di Kelurahan Polehan, RT 3/RW 5, Blimbing, Kota Malang.

"Banyak darah yang keluar dari kepalanya," ujar Fuad Alton, pemilik rumah yang di depannya ada pohon Kenitu tempat Purnomo terjatuh.
 

Dijelaskan Fuad, peristiwa itu terjadi pada pukul 11.10 wib.

Saat itu, Fuad sedang berada di dalam rumah.

Ia baru saja selesai memberi makan ayam di kandang yang berada di sebelah rumahnya.

"Saya sedang di rumah dan mau mandi menjelang dzuhur. Terus ada suara jatuh saya langsung loncat keluar," kata Fuad, Rabu (19/9/2018).

Ketika berada di depan rumahnya, Fuad sudah mendapati Purnomo tersungkur.

Fuad menceritakan bagaimana darah keluar begitu banyak dari kepalanya. Purnomo tidak bergerak sama sekali.

"Seperti keran terbuka gitu. Banyak darah keluar. Saya tidak kuat lihat darahnya," katanya.

Kemudian istri Fuad keluar turut membantu. Sementara Fuad teriak minta tolong ke warga sekitar.

Purnomo jatuh dari ketinggian sekitar lima meter.

Dia diduga terjatuh setelah ranting yang diinjak patah.

Kata Fuad, Purnomo sering manjat pohon di sekitar kampung. Ia sudah sering mengambil buah di pohon milik warga.

"Kemarin saja habis manjat di pohon itu. Ya dipanjat saja. Kita juga tidak bisa melarang karena memang untuk dimakan," kata Fuad.

Jono, seorang warga yang turut menuju lokasi mengaku tidak banyak bertindak begitu melihat darah yang keluar dari kepala.

Kata Jono, darah itu keluar dari telinga, hidung dan mulut.

"Saya terus keluar mencari mobil dan menelpon rumah sakit," katanya.

Warga sempat mengevakuasi Purnomo. Ada delapan orang yang mengangkat tubuh Purnomo. Namun nyawa Purnomo tidak terselamatkan.

Sekitar pukul 11.30 wib, petugas datang dan segera melakukan evakuasi.

Purnomo dikenal sebagai tukang bakso keliling yang berjualan setelah dzuhur.

Ia berjualan bakso dengan mendorong gerobak di sekitar kawasan Kedungkandang.(Benni Indo-Surya.co.id/jko)


 

 
19 September 2018
 Peringati HUT ke 73 TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dijadwalkan ziarah ke Makam Bung Karno (MBK) di Kota Blitar, Rabu (19/9/2018).

Ziarah ke makam Presiden pertama RI ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-73 TNI.

Saat ini, sejumlah pejabat TNI dan pemerintah daerah sudah berkumpul di areal MBK.
 

Mereka menunggu kedatangam Panglima TNI.

Sejumlah pejabat TNI yang sudah di MBK, yakni Pangkostrad Letjend TNI Andika Perkasa, Danrem 081, Kolonel R Sidarta Wisnu Graha, dan para Dandim jajaran.

Sesuai jadwal, Panglima TNI tiba di Bandara Abdulrachman Saleh, Malang, pukul 08.00 WIB.

Dari Malang, Panglima TNI melakukan perjalanan darat menuju Kota Blitar. Panglima dijadwalkan sampai di MBK sekitar pukul 10.00 WIB.

Rencananya, setelah sari Makam Bung Karno, Panglima TNI bergeser ke makam Presiden keempat RI, KH Abdulrahman Wahid atau Gus Dur di Jombang.

Keesokan harinya, Kamis (20/9/2018), Panglima TNI dijadwalkan ziarah ke makam Presiden kedua RI Soeharto, di Karanganyar.

Selanjutnya, Panglima TNI ziarah ke makam Panglima Besar Jenderal Sudirman di TMPM Kusumanegara Semaki, Yogyakarta.

Setelah itu, Panglima TNI kembali ke Jakarta melalui Lanud Adi Sucipto menuju ke Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta.(Samsul Hadi-Surya.co.id/jko)


 

19 September 2018
KPK Panggil Ketua DPRD Tulungagung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Dia rencananya diperiksa untuk tersangka mantan  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Tulungagung Sutrisno.

''Supriyono diperiksa untuk tersangka SUT (Sutrisno),'' kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (19/9/2018).

Dia tidak menjelaskan kaitan Supriyono dalam kasus ini. Namun, sebelumnya, kata Febri, dalam pemeriksaan Sutrisno dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Agung Praytino penyidik tengah mendalami aset Sutrisno.

''Penyidik masih terus mendalami seputar aset SUT yang diduga diperoleh dari pengusaha,'' ujar Febri.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari serangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Kemudian KPK menetapkan beberapa orang termasuk Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar.

Samanhudi diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari Susilo Prabowo yang merupakan kontraktor. Uang diberikan melalui Bambang Purnomo sebagai ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

Fee ini diduga bagian dari 8 persen yang menjadi bagian untuk Wali Kota dari total fee 10 persen yang disepakati. Sedangkan 2 persen akan dibagi-bagi kepada dinas.

Adapun Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp 1 miliar juga diduga menerima suap dari Susilo Prabowo. Uang tersebut diberikan melalui Agung Prayitno terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan peningkatan jalan pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Diduga pemberian ini ke-3. Sebelumnya Bupati Tulungagung diduga menerima pemberian pertama sebesar Rp 500 juta dan pemberian ke-2 sebesar Rp 1 miliar.

Susilo merupakan salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

Syahri ditetapkan sebagai tersangka sebagai penerima suap bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayitno. Adapun tersangka pemberi dalam kasus Tulungagung Susilo Prabowo yang merupakan kontraktor.(Hendra Brata-Beritajatim.com/jko)
Page 2 of 824      < 1 2 3 4 >  Last ›