Lintas Jawa Timur

24 September 2018
Bupati Jombang Dilantik, PKL Demo DPRD
Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih, Hj Mundjidah Wahab-Sumrambah dilantik di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018).

Seiring dengan itu, belasan PKL (Pedagang Kaki Lima) Jombang menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD setempat.

Mereka mengecam penggusuran PKL di sejumlah jalan protokol dengan dalih ada penilaian Piala Adipura.

Para PKL membentangkan spanduk tuntutan di depan gedung wakil rakyat tersebut. Mereka meminta kepada DPRD turun tangan terkait masalah itu. Yakni, mendesak Pemkab agar menyediakan tempat relokasi para pedagang.

"Sejak satu minggu ini kami kehilangan mata pencaharian. Karena kami dilarang berjualan. Para PKL minta bantuan dewan agar memfasilitasi masalah ini. Kami minta ada tempat sebagai relokasi," kata Suwardi, perwakilan PKL.

Suwardi mengatakan, berjualan di tepi jalan adalah satu-satunya mata pencaharian. Dari pekerjaan itu pula, para pedagang menghidupi keluarganya, membiayai sekolah anak, serta untuk kebutuhan lainnya. Bahkan dari hasil berjualan tersebut juga digunakan untuk membayar hutang.

"Namun sejak ada pelarangan berjualan. Perekonomian kami seakan lumpuh. Makanya, kami meminta agar Pemkan memberikan tempat sebagai relokasi. Biar kami bisa berjualan lagi," kata Suwardi menambahkan.(Yusuf Wibisono-Beritajatim.com/jko)
24 September 2018
 Pedagang Pasar Templek Blitar Minta Lapaknya Diberi Pagar, Ini Alasannya

Rencana pembangunan Pasar Templek yang batal dilaksanakan pada 2018 membuat pedagang resah.

Nasib para pedagang Pasar Templek yang sudah terlanjur pindah ke tempat relokasi di Pasar Wage semakin tidak jelas.

Apalagi, sekarang lapak berjualan di Pasar Templek yang sudah ditinggal pedagang ke tempat relokasi, sebagian malah dipakai berjualan oleh pedagang liar.
 

Pantauan di lokasi, Senin (24/9/2018), menunjukkan sejumlah pedagang menggelar dagangan di bekas lapak yang sudah dibongkar di Pasar Templek.

Mereka menggelar barang dagangan secara lesehan di lantai. Lapak berjualan milik pedagang memang sudah dibongkar, tetapi atapnya masih utuh.

Pedagang lesehan yang tidak mau pindah ke tempat relokasi memanfaatkan lapak yang sudah ditinggal pemiliknya untuk berjualan.

Seperti yang dilakukan Patmi, salah satu pedagang lesehan.

Patmi mengaku tidak punya lapak di Pasar Templek.

Selama ini, dia berjualan lesehan di teras toko atau di pinggir jalan.

Saat pedagang direlokasi ke Pasar Wage, sebenarnya dia juga ikut pindah.

Tetapi, dia memilih tetap berjualan di pinggir jalan di Pasar Templek.

Lalu, setelah ada kabar pembangunan pasar batal, dia pindah berjualan menempati lapak yang sudah ditinggal pemiliknya.

"Saya tidak punya lapak, biasanya saya hanya berjualan lesehan di emper toko atau di pinggir. Karena sekarang tempatnya kosong, saya pindah jualan di bekas lapak yang sudah dibongkar," kata Patmi.

Kondisi itu membuat iri para pedagang pemilik lapak yang sekarang pindah berjualan di tempat relokasi.

Para pedagang menganggap kondisi berjualan di tempat relokasi sepi karena masih ada pedagang yang berjualan di Pasar Templek.

Seperti diungkapkan salah satu pedagang Pasar Templek, Sutakat.

Menurut Sutakat, Disperindag menyuruh para pedagang yang memiliki lapak pindah ke tempat relokasi.

Tapi, sebaliknya, Disperindag malah membiarkan pedagang liar berjukan di lapak yang sudah ditinggalkan pemiliknya.

"Pedagang Pasar Templek yang memiliki lapak disuruh pindah ke tempat relokasi di Pasar Wage. Tapi, sekarang lapaknya malah dipakai berjualan pedagang lain yang tidak punya surat. Pedagang yang sekarang berjualan di sana bisa diakatakan liar," kata Sutakat.

Untuk itu, Sutakat meminta Disperindag segera memagari lapak di Pasar Templek.

Kalau perlu, Disperindag merobohkan lapak yang sudah ditinggal pemiliknya ke tempat relokasi.

Dengan begitu, tidak ada aktivitas berjualan di Pasar Templek.

"Kalau di sana (Pasar Templek) masih ada yang jualan, kondisi di tempat relokasi menjadi sepi. Kami minta lapaknya dipagari atau dirobohkan sekalian," ujarnya.

Hal sama diungkapkan pedagang lain, Hariyati.

Menurutnya, sekarang banyak pedagang liar yang berjuakan di bekas lapak yang sudah dibongkar.

Dia meminta Disperindag segera mengosongkan aktivitas berjualan di lokasi.

"Tempatnya ditutup saja, bair tidak ada yang jualan di sana," katanya.

Pedagang lain, Joko Purnomo mengatakan batalnya rencana pembangunan Pasar Templek tahun ini membuat pedagang bingung.

Menurutnya, para pedagang akan mendapat uang kerohiman atau ganti rugi dari Disperindag.

Uang kerohiman itu untuk memperbaiki lapak pedagang yang sudah dibongkar.

"Informasinya setelah dapat uang kerohiman, pedang diminta kembali ke Pasar Templek. Tapi, yang jadi masalah dinas juga bilang pembangunan pasar akan dilakukan tahun depan (2019). Khawatirnya setelah kami kembali ke sana, lalu diminta pindah lagi karena ada pembangunan," katanya.

Sesuai rencana awal, pembangunan Pasar Templek dilaksanakan pada September 2018.

Untuk itu, pada Agustus 2018, Disperindag merelokasi pedagang Pasar Templek ke Pasar Wage.

Para pedagang sayur sudah pindah ke tempat relokasi di Pasar Wage.

Pedagang juga sudah membongkar kios berjualan di Pasar Templek.

Tetapi, pembangunan Pasar Templek tidak bisa dilaksanakan karena dokumen perencanaan pembangunan belum lengkap.

Padahal, anggaran bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan Pasar Templek sebesar Rp 6 miliar sudah turun.(Samsul Hadi-Surya.co.id/jko)


 

24 September 2018
Dilantik Besok, Bagaimana Status Bupati Tulungagung?
Usai melantik 12 kepala daerah di Jawa Timur, Gubernur Soekarwo besok akan melantik Bupati Tulungagung Syahri Mulyo di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Diketahui, Syahri kini sedang menjalani pemeriksaan di KPK, lalu bagaimana statusnya nanti?

Soekarwo mengatakan usai pelantikan, Syahri akan langsung digantikan wakilnya, Maryoto Birowo yang menjabat sebagai Plt Bupati.

"Begitu dilantik saya membuat Plt terhadap wabubnya. Begitu selesai saya serahkan, sudah tandatangani plt nya saya serahkan kepada pak Birowo," kata Pakdhe Karwo sapaan akrabnya usai melantik 12 Bupati dan Wali Kota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018).

Ditanya apakah ada kemungkinan posisi Birowo langsung naik ke Bupati, Pakdhe Karwo mengatakan sementara masih Plt. Lantaran statusnya belum inkrah dan belum ditetapkan kasus pidananya.

"Ya belum, nanti harus inkrah dulu. Kalau inkrah kemudian ada kasus pidana kalau tidak ada ya langsung dia yang mimpin. Tapi kalau kena ya kemudian ada proses pelantikan wakil jadi bupati dan kemudian wakilnya diusung," lanjutnya.

Pakdhe Karwo mengatakan pelantikan ini akan digelar besok pukul 14.00 WIB di Kantor Kemendagri. Sebelumnya, Syahri merupakan tahanan KPK atas kasus korupsi infrastruktur di Tulungagung.

Tak hanya itu, Syahri tak bisa dilantik di Surabaya lantaran KPK mengatakan tak menyiapkan anggaran untuk hal ini. Namun, pihak KPK hanya meminjamkan Syahri saja.

"Besok jam 14 saya melantik di kemendagri. Untuk pak Syahri Mulyo saya lantik di Depdagri pinjam tempat di Depdagri. KPK gak bisa ke sini. Bisanya di Jakarta. Saya kirim surat diizinkan tapi tidak bisa ke Surabaya tapi di Jakarta," pungkasnya.(Hilda Meilisa Rinanda - detikNews/jko)
24 September 2018
Pengrajin Dari Pelepah Pohon Pisang Asal Kabupaten Ngajuk
Seorang petani di Nganjuk mampu memanfaatkan pelepah pohon pisang menjadi aneka ragam barang yang bermanfaat. Diantaranya lukisan, tempat tisu dan fas bunga.

Mungkin dari tampaknya kita tidak menyangka, lukisan, kerajinan tas, bunga, kotak tissu, pas bunga, yang sangat inidah ini terbuat dari pelepah pisang yang biasanya oleh masyarakat dibuang di tempat sampah.
Bermula dari banyaknya waktu longgar petani, setelah pulang dari sawah, juga ingin memanfaatkan sisa alam yang terbuang, omah alam, milik Yayuk Sri Rahayu warga Dusun Bulu Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengumpulkan bapak dan ibu petani untuk membuat kerajinan, yang bahannya sudah tersedia di sekitar rumah.
 
Kerajinan dengan bahan dasar pelepah pisang ini, memang belum banyak dikenal masyarakat. Karena hasil kerajinan, para petani ini, dipasarkan hanya dari mulut ke mulut juga melalui media sosial.

Tidak terlalu sulit dalam pembuatan, kerajinan pelepah pisang hanya dibutuhkan ketelatenan dan kejelian. Mulanya pelepah dipisahkan antara bagian luar dan bagian dalam bagian luar digunakan sebagai daun bunga, sementara bagian dalam digunakan sebagai bunga.

Dalam satu hari seorang ibu dapat membuat 50 tangkai bunga dengan harga jual Rp 5 ribu pertangkai. Sementara untuk harga tas anyaman berkisar antara Rp 300 hingga Rp 500 ribu, mahalnya harga ditentukan dari tingkat kerumitan dalam pembuatan.

Saat ini di omah alam ada sekitar 10 anggota, sementara di daerah Rejoso bapak-bapak juga telah memberikan pelajaran anyaman kepada anak-anak.

Selain memanfaatkan pelepah pisang, anggota juga diajarkan membuat anyaman dari bambu yang bahannya juga sangat mudah didapat anggota. Karena anggota rata-rata dari warga petani.

Saat ini yang masih menjadi kendala adalah pemasaran dari hasil produksi kerajinan ini, penelola omah alam berharap ada peran serta pemerintah daerah untuk ikut serta memasarkan hasil kerajinan ini, dengan harapan bisa menjadi ikon Kota Nganjuk.(Achmad Syarwani-Pojokpitu.com/jko)
24 September 2018
Ratusan Tenaga Honorer Demo di Depan Kantor Bupati Mojokerto
Ratusan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Mojokerto menggelar aksi di depan kantor Bupati Mojokerto, Senin (24/9/2018).

Ada empat tuntutan yang disampaikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Mojokerto.

Ratusan massa dari perwakilan koordinator cabang (korcab) masing-masing kecamatan tersebut berkumpul di Alun-alun Kota Mojokerto tepat di depan gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.

Dengan memakai seragam dinas dan membawa spanduk berupa tuntutan, massa long mach dari depan gedung DPRD ke depan Pemkab Mojokerto.

Massa langsung menggelar aksi di depan kantor Bupati Mojokerto di Jalan A Yani Kota Mojokerto. Di depan aparat yang berjaga, perwakilan FHK2I menyampaikan tuntutannya kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Mojokerto.

Koordinator aksi, Sugiono mengatakan, saat ini ada 950 tenaga FHK2I di Kabupaten Mojokerto. "Meski kita sudah mengabdi puluhan tahun, namun kami tidak bisa mengikuti rekrutmen CPNS tahun ini," ungkapnya.

Masih kata Sugiono, ada empat tuntutan yang disampaikan yakni meminta Pemkab dan DPRD Kabupaten Mojokerto untuk menolak rekrutmen CPNS tahun 2018 karena tidak berpihak kepada honorer yang berumur di atas tahun 35. Karena hampir 95 persen usia di atas 35 tahun.

"Meminta Pemkab dan DPRD untuk mengirim surat kepada pemerintah pusat dan presiden supaya segera mengesahkan revisi UU ASN yang berpihak kepada honorer. Pemberian tunjangan yang layak bagi tenaga honorer Kabupaten Mojokerto dengan menaikkan anggaran insentif NIGSD Kabupaten Mojokerto," katanya.

Serta pemberian Surat Keputusan (SK) Bupati untuk tenaga honorer Kabupaten Mojokerto agar supaya dapat mengikuti sertifikasi. Karena, lanjut Sugiono, itu syarat mutlak untuk mendapatkan sertifikasi pendidikan. Sebanyak 10 perwakilan diterima eksekutif dan legislatif di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.(Misti P.-Beritajatim.com/jko)
24 September 2018
 Rencana Aksi GTT di Tulungagung Batal Digelar Besok, Gara-gara Digembosi Kepala Sekolah?

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tulungagung merespon unjuk rasa para guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Tulungagung.

Sebab aksi ini rencananya dilakukan secara bergelombang dan akan ada aksi massa besar-besaran.

Pengurus PGRI Tulungagung mendukung upaya pengurus PGRI pusat untuk memperjuangkan para guru honorer ini.
 

Salah satunya karena banyak usia para GTT yang tidak memungkinkan mengikuti tes CPNS.

“Dari data 438.590 GTT di Indonesia, hanya 13.347 yang bisa mendaftar CPNS. Sisanya terbentur batasan usia 35 tahun,” terang Ketua PGRI Tulungagung, Sugiarno kepada SURYA.co.id, Senin (24/9/2018).

Sugiarno berharap para GTT untuk menghentikan aksi mogok mengajar.

Diharapkan mereka kembali mengajar dan tidak meninggalkan ruang kelas saat jam mengajar. Sementara pihaknya akan memperjuangkan nasib para GTT.

Salah satunya dengan menuntut pemerintah untuk menunda pendaftaran CPNS 2018.

Tuntutan ini sudah disampaikan melalui PGRI pusat.

Diharapkan rekrutmen CPNS bisa dilaksanakan jika sudah ada solusi untuk GTT.

“Kita tetap memperjuangkan para GTT di Tulungagung melalui PGRI pusat. Kita mau semua GTT mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat jadi CPNS,” tegas Sugiarno.

Sebelumnya para GTT di Tulungagung berencana melakukan aksi besar-besaran, Selasa (25/9/2018).

Aksi mogok mengajar ini sebagai bentuk protes rekrutmen CPNS yang tidak memihak GTT.

Mereka yang sudah mengabdi belasan tahun, ternyata tidak bisa menjadi CPNS karena faktor usia.

Namun belakangan beredar pesan berantai lewat aplikasi WhatsApp, yang mengatasnamakan Ketua Umum PGRI.

Pesan itu menghimbau agar para GTT tidak melakukan aksi mogok lagi.

Sebab jika pemerintah daerah menilai aksi mogok itu sebagai pelanggaran, maka bisa saja GTT yang ikut aksi dijatuhi sanksi.

“Untuk itu kalau ada aksi-aksi meninggalkan kelas dan kalau itu dianggap pelanggaran oleh pemerintah daerah setempat dan mengakibatkan kerugian teman-teman, mohon jangan salahkan kami (PGRI) itu tanggung jawab pribadi,” tulis pesan berantai itu.

Dampak dari pesan berantai itu seolah menggembosi soliditas para GTT. Banyak di antara mereka yang mengurungkan niat aksi hari Selasa (25/9/2018) besok.

Apalagi banyak guru yang diperingatkan langsung kepala sekolah masing-masing.

“Khusus untuk guru SD sepertinya banyak yang tidak bisa ikut aksi. Mereka sudah diperingatkan Kasek masing-masing,” ujar seorang GTT.(David Yohanes-Surya.co.id/jko)



 

 


 

 
20 September 2018
 Akibat Korsleting Listrik, Rumah di Lamongan Ini Ludes Terbakar

Kebakaran melanda rumah milik Sudir (55) di Dusun Waton, Desa Mantup, Mantup, Lamongan, Kamis (20/9/2018).

Istri Sudiar, Wiwik (51) mengatakan saat dia sedang memasak nasi menggunakan alat memasak  nasi elektronik.

Sebelum nasi matang, Wiwik ke rumah saudaranya.
 

Saat itu rumah dalam keadaan kosong. Sudir sudah berangkat ke sawah sejak pagi.

Kebakaran itu diketahui pertama oleh warga bernama Kalimah.

“Saya melihat kepulan asap dari dapur milik Sudir,” kata Kalimah kepada SURYAMALANG.COM.

Tak lama kemudian api membesar. Kalimah langsung teriak minta tolong.

Warga langsung berdatangan untuk memadamkan api.

Namun, rumah berukuran 6 X 6 meter itu terbakar habis, termasuk baju dan barang di gudang.

Api baru berhasil dipadamkan setelah dua kendaraan pemadam datang ke lokasi.

“Penyebab kebakaran akibat korsleting listrik dari rumah korban,” ungkap AKP Sikan, Kapolsek Mantup.(Hanif Manshuri-Suryamalang.com/jko)


 

20 September 2018
Tak Bisa Daftar CPNS, Ratusan Guru Honorer di Blitar Mogok Kerja Karena faktor usia dan tingkat pendidikan, ratusan guru honorer K2 di Kabupaten Blitar terancam tidak dapat ikut mendaftar untuk penerimaan CPNS tahun ini.

Informasi yang dihimpun dari hasil verifikasi data Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar tercatat 800 honorer K2 bidang pendidikan. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar 72 orang yang memenuhi syarat usia dan tingkat pendidikan memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS 2018.

"Ada 700 lebih honorer K2 yang tidak bisa mengikuti seleksi ini, karena usianya di atas 35 tahun dan belum memiliki ijazah Strata 1 (S1) sebelum November 2013," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Mashudi saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (20/9/2018).

Sementara itu, kuota CPNS untuk honorer K2 di Kabupaten Blitar jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah formasi khusus honorer. Kabupaten Blitar sendiri mendapatkan formasi sebanyak 469 CPNS yang terdiri atas 170 tenaga kependidikan, 179 tenaga kesehatan, 62 tenaga teknis dan 58 formasi khusus eks K2.

"Kami tidak bisa berbuat banyak. Penentuan formasi itu sudah dari pusat. Kalau dari kebutuhan Pemkab Blitar sebenarnya mengusulkan 500 orang," tambah Mashudi.

Menanggapi hal ini, puluhan guru honorer K2 di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar pun melakukan aksi mogok mengajar pagi ini. Sri Hariyati selaku koordinator honorer K2 Kabupaten Blitar mengaku sangat memaklumi aksi demo yang dilakukan teman-temannya.

"Wajar ya, karena kami sangat kecewa dengan keputusan ini. Kami mengabdi rata-rata di atas 10 tahun, tapi tidak mendapat penghargaan sama sekali," tuturnya.(Erliana Riady - detikNews/jko)
20 September 2018
Kapolres Malang Apresiasi Deklarasi Damai Pilkades Serentak
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Malang akan berlangsung 11 Nopember 2018. Untuk mendukung Pilkades damai tahun ini, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, mengajak seluruh calon kepala desa yang ikut kontestasi, menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

Bersama Bupati Malang Rendra Kresna, Kapolres Malang mengajak seluruh elemen Calon Kades dan pendukungnya, bersama sama menjaga keamanan. Deklrasi Pilkades Damai, Kamis (20/9/2018) siang ini di Gedung Sanika Satyawada Polres Malang, menghadirkan beberapa kesepakatan bersama.

“Kami sangat mengapresiasi yang tinggi atas kehadiran dan pelaksanaan Deklarasi Pilkades yang aman dan damai ini dan akan diikuti oleh 40 Desa se Kabupaten Malang,” kata AKBP Yade Setiawan Ujung.

Menurutnya, recana pelaksanaan Pilkades Serentak Tahap II Kabupaten  Malang adalah pada tanggal 11 November 2018. Berdasarkan Perbup Malang No 21 Tahun 2018 tentang Pentahapan Bakal Calon Kades sudah berjalan.

“Kegiatan hari ini dalam rangka Menyamakan visi dan komitmen bersama kita untuk penyelenggaraan Pilkades agar Malang aman kondusif,” bebernya.

Berdasarkan analisis, lanjut Ujung, potensi gesekan antar masyarakat dalam proses pilkades lumayan signifikan sehingga perlu upaya maksimal bersama. Khususnya, agar para calon Kades untuk berkomitmen ciptakan situasi Damai, siap terpilih dan juga siap belum terpilih, serta ikuti proses secara bermartabat dan cara-cara yang baik.

“Pesan saya, jangan gunakan jasa botoh judi (money politic), jangan main-main terkait isu sara, kampanye hitam yang dapat  memecah belah masyarakat,” Ujung mengakhiri.(Brama Yoga Kiswara-Beritajatim.com/jko)
20 September 2018
 Guru Honorer di Tulungagung Berunjuk Rasa dan Mogok Mengajar, Begini Nasib Siswanya

Setiap SD di Kabupaten Tulungagung rata-rata hanya mempunyai dua guru berstatus PNS.

Sementara proses pendidikan mayoritas masih diserahkan ke para guru honorer.

Saat para guru honorer melakukan aksi unjuk rasa UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kauman, maka proses pembelajaran pun terganggu.
 

Seperti yang terlihat di SDN Karanganom 2 Kecamatan Kauman, Kamis (20/9/2018).

Hanya ada dua guru PNS dan seorang kepala sekolah di sekolah ini.

Akibatnya para siswa tidak ada yang mengajar.

Mereka sebenarnya diberi tugas oleh guru PNS yang ada.

Namun para siswa ini seperti mengabaikan tugas dan bermain sesuka hatinya.

Ada yang bermain sepak bola di halaman sekolah. Ada pula yang bertengkar dengan temannya di dalam kelas.

Menurut guru PNS senior di sekolah ini, Dwi Murtiningsih, ada 9 guru honorer di SDN Karanganom 2.

"Semuanya ikut aksi. Mau gimana lagi, mereka kan memperjuangkan nasibnya," ucap Dwi.

Dwi pun kerepotan karena harus mengendalikan anak-anak di tiga kelas sekaligus.

Sementara tugas yang diberikan seolah tidak bisa mengalihkan fokus anak-anak ini agar tidak bermain sesukanya.

"Ditinggal sedikit saja sudah ramai. Bahkan ada yang nangis karena berkelahi," keluh Dwi.

Ada 17 siswa di kelas 3. Mereka seharusnya mendapat pelajaran SBK.

Meski tidak ada guru yang mengajar, mereka tetap berada di ruang kelas.

Karena tugas yang diberikan telah selesai, mereka asik bermain di dalam kelas.

"Hari ini tidak ada yang mengajar," ucap seorang siswi polos.(David Yohanes-Surya.co.id/jko)


 

Page 1 of 824      1 2 3 >  Last ›