DPRD Kota Kediri Keluhkan Program BPJS

| More
08 July 2014
BPJS.jpg
Radio ANDIKA - Kediri - Jatim - Kalangan DPRD Kota Kediri,  mengeluhkan program badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) di RSUD Gambiran Kota Kediri.

Penyebabnya, program BPJS ternyata terbatas dan tidak tercover semuanya seperti halnya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
 
“Sering kali kita mendengar keluhan dari masyarakat, jika BPJS ternyata tidak mencakup segala penyakit dan hanya terbatas dengan paketan yang diambil. Jadi, seumpama pasen A mengeluhkan penyakit A dan B, maka yang disembuhkan hanya salah satunya saja, tidak bisa disembuhkan semuanya,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan, Selasa (08/7/2014).
 
Bukan hanya penanganan penyakit, pemberian obat, juga pasien tidak pernah diberikan tentang jenis obat yang diberikan. Apakah obat generik atau bukan. “Masalah obat, pasien juga tidak pernah diberikan penjelasan. Jadi, masyarakat banyak yang kebingungan,” jelasnya.
 
Tidak hanya itu, kata Ayub, terkadang pelayanan RSUD Gambiran juga belum bisa maksimal. Salah satunya,  sering ia mendengar pasien di Unit Gawat Darurat (UGD) tidak segera ditangani, dengan alasan administrasinya belum dilengkapi. “Namanya orang sakit itu, harusnya perawat segera bertindak, masalah administrasi belakangan,” pintanya.
 
Selain itu, saat akan pulang, terkadang juga mengurus administrasi sampai setengah hari. “Sistem-sietem seperti ini seharusnya memang harus diperbaiki, apalagi RSUD Gambiran merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah,” harapnya.
 
Menanggapi kelurahan program BPJS kesehatan, Direktur RSUD Gambiran Fauzan Adima mengatakan, salah satu kendala di RSUD Gambiran selama ini memang belum adanya customer service (CS) yang menjelaskan kepada para pasien.

“Selama ini, segala keluhan, baik keluhan penyakit atau administrasi, perawat yang menjelaskannya. Maknya kamis berencana mencari tenaga untuk ditempatkan sebagai Customer Service,” pungkasnya.